GERAKAN MAHASISWA

Abstraksi
Mengapa gerakan mahasiswa atau gerakan perlawanan pemuda banyak muncul di negara berkembang ? Pertama, modernisme dalam bidang ekonomi politik dalam rangkaian dengan kekuasaan oleh kekuatan dan dominasi ekonomi politik negara-negara utara terhadap negara-negara selatan menyebabkan terjadinya transformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, imperialisme sampai neo liberalisme yang terjadi hingga sekarang ini. Fakta akan adanya dominasi dan kesenjangan kelas semakin kentara dan tidak bisa ditutup-tutupi. Ini yang menjadi latar belakang utama kemunculan gerakan-gerakan pembebasan yang banyak didominasi kelompok muda intelektual yaitu mahasiswa. Dalam banyak hal keterlibatan gerakan mahasiswa, terutama dalam gerakan politik banyak mendapat pengaruh dari kondisi domestik maupun global. Namun hal yang cukup menjadi dorongan utama adalah kondisi politik dalam negeri. Misalnya saja kediktatoran pemerintahan militer Soeharto atau kediktatoran rezim yang sama di Amerika Latin menjadi pemicu awal dari tumbuhnya gerakan-gerakan demokratik mahasiswa.
Kedua, di Indonesia gerakan mahasiswa mendapat suatu legitimasi sejarah atas keturutsertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang diakui dari sistem politik. Jika ditelusuri, misalnya, perjuangan kemerdekaan Nasional yang didorong Soekarno Cs lewat kelompok-kelompok studinya, Hatta lewat perhimpunan Indonesianya, ternyata efektif dan mampu secara luas membangkitkan perasaan untuk sesegera mungkin lepas dari belenggu kolonialisme. Kelompok yang dulunya disebut “pemuda pelajar” ini menjadi semacam “martil kelompok terdidik” yang membawa angin perubahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat akan kemerdekaan.
Ketiga, kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang teroganisir untuk mempunyai dampak langsung terhadap politik. Eksistensi politik Gerakan Mahasiswa muncul ketika kebutuhan tersebut hadir. Apalagi di barisan bawah gerakan-gerakan yang disponsori belum terakomodasi menjadi kekuatan perubahan yang signifikan. Gerakan Mahasiswa mulai membentuk suatu elit, sehingga merasa berperan dalam kemungkinan terjadinya transformasi sosial yang lebih luas. Akses informasi tentang situasi perpolitikan memungkinkan banyak tela’ah untuk pembuktian bahwa proses regimentasi politik totaliter harus mendapat tanggapan yang serius dan tanggapan yang serius dan diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang lebih konkrit. Banyak di antara Universitas yang berada di perkotaan yang sebagian besar populasi mahasiswa berada dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap pusat kekuasaan. Ini memungkinkan Gerakan Mahasiswa mudah melakukan sebuah aksi untuk memblow-up isu yang potensial dalam upaya pemobilisasian kesadaran massa yang lebih maju.
Beberapa fenomena politik mahasiswa menjadi makin mewmbesar karena ia di lakukan di tempat-tempat yang relatif mudah dijangkau media. Peristiwa 1965, 1974 sampai pada peristiwa Mei 1998 menjadi semacam pilot project radikalisme mahasiswa yang bergerak di lini oposisi pemerintahan. Gerakan Mahasiswa kemuadian mencuat menjadi semacam gerakan-gerakan ujung tombak (avant garde), dan eksistensinya semakin menjadi jelas ketika di dalam percaturan politik di tingkatan negara dan massa akar rumput (grass roots), merasa kekurangan oposisi dari sistem politik rezim parlementarian atau sentralisme. Sehingga Gerakan Mahasiswa seringkali menjadi “ cabang keempat” dari sistem pemerintahan.

A. Sejarah Bangsa Pra Politik Etis (Akhir masa Kerajaan)
Tahun 1478 M Kerajaan maritim Majapahit runtuh karena diserang oleh prabu Girindrawardhana dari Daha. Keruntuhan Majapahit ini menjadi titik akhir kejayaan kerajaan nusantara karena kerajaan-kerajaan yang muncul pasca Majapahit, seperti Demak, Pajang atau Mataram, lambat laun kehilangan taring khas bangsa maritim dan terkungkung dalam eksotisme budaya agraris. Titik balik kemunduran nusantara ini berawal dari kebijakan Sultan Trenggono (Raja Demak III) yang secara radikal merubah karakter kerajaannya menjadi kerajaan agraris. Meski di sisi lain, kita tidak dapat menafikan kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, Portugis dan Spanyol kemudian disusul Belanda, yang juga turut menjadi sebab arus balik tersebut.
Portugis masuk ke Indonesia pada th 1511 di Kerajaan Malaka. 1527 Portugis tiba di Sunda Kelapa (sekarang Banten, pen.), kemudian 1551, menguasai Maluku yang menjadi sumber utama rempah-rempah. 1596 Belanda datang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mengalahkan Portugis. 1602 VOC berdiri. Sejak saat itu VOC mulai menampakkan wataknya sebagai penjajah dengan melakukan monopoli terhadap perdagangan, terutama rempah-rempah. 1619, Sunda Kelapa/ Jayakarta berganti nama menjadi Batavia dan secara resmi menjadi markas besar VOC.
Meski selalu berhasil dipatahkan namun perlawanan demi perlawanan terus-menerus dilakukan untuk kembali merebut kemerdekaan bangsa ini. Diantaranya; 1628&1629 => penyerangan Mataram terhadap Batavia di bawah Sultan Agung, 1667-1669 => Perang Makasar, 1667-1668 => perang Goa, 1682-1683 => perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, 1674-1679 => perlawanan Trunojoyo, 1685-1706 => perlawanan Untung Suropati, 1749-1755 => perlawanan Mangkubumi dan Mas Said, 1780 => perlawanan Sultan Nuku, 1817 => perlawanan Pattimura di Saparua Maluku, 1825-1830 => Perang Jawa (Perlawanan Pangeran Diponegoro), 1821-1837 => Perang Paderi (perlawanan Tuanku Imam Bonjol), perang Aceh dst. Kekalahan dan kegagalan dalam berbagai perlawanan tersebut sebagian besar disebabkan oleh Politik Adu Domba (Devide et Empera) yang diterapkan Belanda. Hal ini nampak jelas pada kasus perlawanan di Mataram yang berakhir pada perundingan-perundingan yang menguntungkan pihak Belanda (Perjanjian Gianti, Salatiga, Bongaya dll.)
Imbas dari peperangan tersebut, kas kerajaan Belanda mengalami devisit sehingga untuk menutupi kebangkrutan itu diterapkanlah kebijakan Cultur Stelsel (Tanam Paksa) yang menyebabkan penderitaan rakyat Hindia Belanda. Keadaan inilah yang memberikan inspirasi pada anggota parlemen Belanda C. Th. Van pada tahun 1899 untuk menulis sebuah usulan berjudul Utang Budi yang menjadi dasar diberlakukannya Politik Etis tahun 1901.
B. Sejarah Bangsa Pasca Politik Etis (1901-1945)
Politik etis, meski di satu sisi tetap menjadi pola kebijakan baru Belanda dalam mengelola tanah jajahan namun di sisi lain membawa pengaruh yang positif terhadap dunia pergerakan di Hindia Belanda. Karena dengan adanya pendidikan untuk kaum Pribumi pada akhirnya melahirkan golongan baru, yakni golongan priyayi akademik yang pada muaranya menjadi ujung tombak perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.
Sebagaimana diungkapkan oleh Pramoedya Ananta Toer bahwa tonggak awal organisasi pribumi adalah berdirinya Syarikat Priyayi tahun 1907 yang digawangi oleh RM. Tirto Adhi Soerjo, sang pemula pers pribumi dengan koran Medan Prijaji-nya. (dalam Tetralogi Pram, TAS dimunculkan dalam sosok Minke). Selanjutnya menjamur berbagai organisasi pemuda lainnya yang menandai dimulainya masa konsolidasi kekuatan bangsa dalam satu gerakan besar, seperti Boedi Oetomo, SDI/SI, PNI, IP, Indische Vereeniging, Trikoro Dharmo/Jong Java, Jong Celebes, Perhimpunan Indonesia, dsb.
Pada 30 April-2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta, yang dihadiri oleh banyak organisasi kedaerahan. Keinginan untuk membentuk organisasi pemuda Indonesia belum bisa terwujud karena masih kentalnya nuansa kedaerahan. 2 tahun kemudian, pada 27-28 Oktober 1928 diadakan Konggres Pemuda II di Jakarta yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda. Sebagai kelanjutan kongres pemuda II, pada 24-28 Desember 1929 di Yogyakarta disetujui gagasan fusi organisasi pemuda, sehingga pada 31 Desember 1930 berdirilah Indonesia Muda di Solo.
Pasang surut berbagai organisasi ini tentunya memang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang merumah kacakan semua aktivis pergerakan nasional. Sehingga ketika terbentuk perlawanan, maka tokoh-tokoh gerakan tersebut segera diciduk dan dibuang ke digul, luar jawa atau luar negeri. Karena keadaan yang demikian, maka gerakan perlawanan terhadap Belanda terbagi dalam dua strategi; kooperatif (Soetomo dkk) dan non kooperatif (Soekarno dkk.)
8 Maret 1942, pasca perjanjian Kalijati secara resmi Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sikap pemuda menghadapi kedatangan jepang terbagi dalam 3 golongan; pertama; golongan pergerakan yang selama ini sudah amat lelah melakukan perlawanan terhadap Belanda karena selalu gagal. Jepang bagi mereka adalah angin baru untuk mendapatkan perubahan. Kedua; golongan yang secara kritis dan cermat mengamati model dan sifat penjajahan Jepang di Korea, Cina daratan dan Formosa. Tetapi meskipun kritis, mereka juga menganggap kedatangan Jepang sebagai penyegaran situasi politik di Indonesia. Ketiga; golongan yang lebih sadar dan mampu melihat pertentangan raksasa-raksasa dunia itu dengan obyektif. Mereka berkeinginan untuk memanfaatkan kekacauan dunia sebagai peluang untuk mendapatkan kemerdekaan. Di sisi lain, golongan ini sekaligus sangat khawatir dengan kondisi Indonesia yang belum siap menghadapi perang dunia. (STA : Menang dan Kalah, 1992 :21). Dalam hal perlawanan terhadap Jepang yang secara tegas melarang dan membubarkan berbagai organisasi untuk diikutsertakan dalam perang Asia Timur Raya, gerakan nasional terbagi dalam 2 strategi; Underground (Tan Malaka dkk.), Kooperatif (Soekarno dkk.).

C. Sejarah Gerakan Mahasiswa 1945-1966

Dengan dikumandangkannya proklamasi 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka. Perjuangan melawan rongrongan dari pihak luar (sekutu, NICA, Agresi militer dst.) ataupun dari dalam (berbagai pemberontakan di daerah) menjadi harga mati demi tetap menjaga keutuhan bangsa. Di masa demokrasi liberal (1945-1950), pergantian kabinet dan Perdana Menteri terus menerus terjadi. Sehingga situasi politik menjadi tidak stabil. Dekrit Presiden 5 April 1959 pun tidak benar-benar mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Pergantian sistem negara menjadi demokrasi Terpimpin justru kian menggoyahkan posisi Soekarno dan orde lamanya. Lalu, apa yang dilakukan gerakan mahasiswa di tengah kemelut bangsa ini?
Kemerdekaan Indonesia tahun ’45 bisa dikatakan menandai pergantian generasi. Tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sebagian besar telah duduk di lembaga pemerintahan, seperti Soekarno, Hatta, Amir Syarifudin, Syahrir dll. Ada pula tokoh-tokoh yang tetap berjuang tanpa melalui jalur pemerintahan, seperti Tan Malaka, namun jumlahnya sangat sedikit. Meskipun begitu, roda pergerakan organisasi mahasiswa tetap berjalan walaupun pada era ini organisasi mahasiswa menjadi underbow parta-partai politik
Pada 8 Maret 1947 terbentuklah wadah konfenderatif organisasi ekstra universitas bernama PPMI (Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya PPMI ternyata terlalu didominasi oleh aktivis mahasiswa yang sekaligus menjadi aktivis partai politik. Bahkan PPMI menjadi ajang persaingan dan saling menjatuhkan antara sesama organisasi mahasiswa. Apalagi PPMI ternyata lebih memihak pada Soekarno dengan gagasan NASAKOM dan PKI nya. Melihat kondisi ini, akhirnya pada 25 Oktober 1965 di Jakarta terbentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Meski pada akhirnya KAMI pun tidak bisa bertahan lama karena KAMI merupakan organisasi yang bersifat reaktif (reksi terhadap orde lama). Tahun 1969 KAMI bubar setelah PPMI juga membubarkan diri pada kongres IV pada tanggal 29 Desember 1965 di Jakarta.
Selain PPMI dan KAMI juga terbentuk organisasi lain, terutama organisasi mahasiswa Islam, seperti Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) berdiri pada tanggal 2 April 1956, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdiri pada tanggal 17 April 1960, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdiri pada tahun 1964, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) berdiri 20 Januari 1962, Himpunan Mahasiswa Al-jami’atul Wasliyah (HIMMAH) berdiri 8 Mei 1961.

D. Sejarah Gerakan Mahasiswa 1966-1998
Tahun 1966, di saat legislatif tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan rakyat, pun tersumbatnya saluran dioalog dengan pemerintah maka mahasiswa mengambil alih peran legislatif engan gerakan protes di jalan. Sejak saat itulah gerakam mahasiswa, pemuda dan pelajar dikenal dengan istilah baru “GERAKAN PARLEMEN JALANAN”. Gerakan parlemen jalanan sangat mungkin terjadi karena suasana politik saat itu memungkinkan mahasiswa, pemuda dan pelajar matang secara politik diakibatkan sistem politik yang telah dikembangkan oleh orde lama.
Memang gerakan mahasiswa “Angkatan ‘66” mampu menurunkan Soekarno. Sayangnya, gerakan revolusioner tersebut hanya diletakkan pada kerangka “kekuatan-kekuatan pendobrak” tanpa “pengawalan ketat” terhadap proses transisi pasca gerakan penurunan rezim yang dilakukan. Sehingga penuntasan terhadap tuntutan perubahan tidak dapat terwujud. Dalam sejarahnya, Angkatan ’66 yang semula menjadi ujung tombak perubahan, pada perkembangan selanjutnyanya ternyata justru terbuai oleh euphoria yang luar biasa atas kemenangannya. Mereka lupa memposisikan dirinya sebagai media kontrol atas perubahan dan bukan hanya sekedar melakukan penumbangan rezim.
Di sisi lain, secara obyektif gerakan mahasiswa mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa akibat terforsir di jalanan antara tahun 1965-1967. Hal ini dapat kita lihat pada mandegnya gerakan KAMI sebagai gerakan aksi, karena pada generasi KAMI yang lahir selanjutnya, terjadi keterputusan sejarah, wacana dan idealisme.
Imbasnya, pasca jatuhnya orde lama, Soeharto dengan orde barunya pada akhirnya kembali menjadi rezim otoriter yang mengkhianati perjuangan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang represif sengaja diciptakan demi menancapkan kekuatan hegemoniknya lewat Pembangunan (Developmentalisme). Dan, bulan madu antara gerakan mahasiswa dan soeharto pun berakhir.
Suara kritis mahasiswa diabaikan serta dibendung dengan respon represif. Pers sebagai kekuatan independen yang melakukan fungsi kontrol terhadap negara pun dibungkam. Puncaknya; terjadilah Malapetaka 15 Januari 1974 (MALARI); dengan pembredelan belasan media yang mengungkap secara kritis kebobrokan pemerintah orde baru. Para aktivis mahasiswapun ditangkap tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas.
Tahun 1978, lahir SK Pangkopkamtib, nomor : SKP-02/KOKAM/I/1978, tentang pembekuan Dewan Mahasiswa (DEMA). DEMA di seluruh kampus pun dibubarkan. Selanjutnya diperkuat dengan SK Mendikbud No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) dengan tujuan memotong akar gerakan mahasiswa melalui struktur/pimpinan Perguruan Tinggi.
Proses penerapan NKK-BKK tersebut berimplikasi buruk dengan semakin melemahnya gerakan mahasiswa –yang juga ditekan oleh militer sebagai instrumen dari rezim- sehingga ruang politik gerakan mahasiswa terbunuh. Hal ini ditunjukkan oleh stagnasi yang luar biasa dari berbagai organ gerakan mahasiswa baik intra maupun ekstra. Pun, pembubaran DEMA membawa akibat yang negatif pada citra diri mahasiswa. Umumnya mahasiswa menjadi takut berekspresi, apatis terhadap persoalan bangsa serta cenderung menjauhi bentuk-bentuk perkumpulan mahasiswa.
Namun di tengah kelesuan-gerakan tersebut, justru lahir mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai komitmen perjuangan dan kesadaran kritis yang tinggi terhadap gerakan. Mereka adalah mahasiswa yang bergerak di level ekstra kampus seperti di sektor informal, LSM-LSM, di Jalan-jalan kota, maupun gerakan-gerakan pembasisan riil di masyarakat desa.
Sadar akan eksistensi mahasiswa di ruang ekstra kampus yang justru membahayakan bagi negara, terlebih setelah ia melihat mahasiswa sudah menemukan bentuk baru tugas kesejarahan mereka dengan melakukan fungsi kontrol atas masala-masalah yang berkembang di luar kampus maka Mendikbud Fuad Hasan mengeluarkan SK Mendikbud No. 457/U/1990 tentang pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Pembentukan kembali organisasi mahasiswa ini tentunya bukan bebas dari kepentingan. Melainkan, kebijakan ini adalah upaya untuk meredam aktivitas jalanan (aksi/metode jalanan) yang tumbuh subur pasca 1988.
Penerimaan SMPT dan fungsionalisasi organisasi kemahasiswaan memang sangat beragam, Tapi yang lebih penting dari itu, semua instrumen yang dimiliki mahasiswa, entah di level intra atau ekstra berhasil diposisikan sebagai penggerak arus perubahan bangsa. Bisa dikatakan, pada akhir 1980-an sampai akhir 1990-an gerakan mahasiswa semakin menggeliat. Bahkan Dekade 1990-an ditandai dengan semakin merebaknya gerakan oposisi di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap negara. Hal ini ditunjukkan dengan pola gerakan yang lebih menyuarakan masalah masyarakat grass root (akar rumput), HAM dan demokrasi

E. Sejarah Gerakan Mahasiswa 1998 – Sekarang
Pasca Reformasi 1998 gerakan mahasiswa terbagi dalam tiga strategi gerakan. Pertama;gerakan mahasiswa yang terus-menerus memilih turun ke jalan. Kedua; gerakan mahasiswayang kemudian melebur dengan kelompok-kelompok marginal, yakni dengan melakukan pemberdayaan serta pendampingan riil (advokasi) terhadap masyarakat. Ketiga; gerakan mahasiswa yang kembali lagi ke kampus sebagai basis gerakan.
Ironisnya, dalam menyikapi kondisi politik nasional gerakan mahasiswa terjangkit virus kepentingan. Polarisasi gerakan pun tak dapat terelakkan. Padahal, menjelang reformasi 1998, seluruh elemen gerakan mahasiswa dapat berjalan beriringan secara spektakuler, fenomenal dan revolusioner.
Bila kita mengamati gerakan mahasiswa 2001, setidaknya akan kita jumpai tiga warna gerakan berdasarkan pemetaan isu yang diusung dan diperjuangkan yakni Aliansi BEM-I, BEM-SI dan kelompok yang memilih berdiri di bawah bendera organisasinya masing-masing. (Tabloid Detak Edisi Maret 2001). Sampai tahun 2007, pemetaan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Gerakan mahasiswa yang terkumpul dalam Aliansi BEM-I (Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia) terdiri dari PMII (dimotori oleh IAIN Jogja), Famred, Jarkot, Forkot, BEM PT Jawa Timur serta sebagian gerakan kiri lainnya. Pada waktu itu isu yang mereka perjuangkan adalah pembubaran Golkar, pengadilan Soeharto dan desakan untuk percepatan Pemilu. Dalam hal penurunan Gus Dur yang di anggap terlibat Buloggate I, mereka cenderung tidak mau larut di dalamnya.
Dalam perkembangannya, di saat BEM-I mulai mengalami kevacuman, gerakan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok ini kembali melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa di level nasional dalam bentuk BEM Nusantara. Terhitung sejak tahun 2004-2007 ini, BEM Nusantara sudah 6 kali mengadakan Kongres Mahasiswa Nusantara yakni di kota Jogjakarta, Bandung, Surabaya, Riau, Bali dan Jakarta.
Gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) terdiri dari UI, ITB,Trisakti,UNJ, IPB, UGM, UNY, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Isu yang mereka usung dan perjuangkan adalah menuntut Gus Dur tururn, pembersihan KKN, pengadilan Soeharto dan pelaksanaan enam agenda reformasi. Di antara beberapa elemen gerakan mahasiswa yang ada, merekalah yang paling gegap gempita dan bersemangat untuk menurunkan Gus Dur.
Kelompok yang tidak tergabung dengan dua aliansi di atas dan berdiri di bawah bendera organisasi mereka masing-masing. Mereka adalah KAMMI, HMI MPO, HMI DIPO, IMM, Alfonso (Aliansi Lembaga Formal Seluruh Indonesia), Hammas dan lain-lain. Kelompok ini menganggap bahwa Gus Dur adalah entri point dari seluruh desakan utnuk menegakkan clean and good governance. Meski di akhir gerakannya kemudian mereka lebih dekat dengan BEM-SI dalam mendukung penurunan Gus Dur dari kursi kepresidenan.
Polarisasi gerakan mahasiswa pasca reformasi 1998, yang tercermin dalam pemetaan di atas, merupakan kemunduran besar bagi perjuangan mahasiswa. Karena persatuan dan gerakan yang coba digalang hanya berlandaskan pada kepentingan pihak tertentu dan cenderung meninggalkan idealisme sebagai agen perubahan sosial. Sehingga PR besar bagi gerakan mahasiswa Indonesia saat ini adalah bagaimana mengupayakan konsolidasi nasional seperti yang pernah tercapai pada Kongres Pemuda 1928. Sebuah konsolidasi yang benar-benar berlandaskan pada semangat untuk membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sebelum semua itu tercapai, selamanya, gerakan mahasiswa hanya menjadi gerakan yang tidak punya Bargaining Position apapun dalam setiap perubahan bangsa ini.

MATRIK ALUR HISTORIS GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

Periodisasi Aktor Gerakan Karakter Gerakan Gagasan Konteks Sos-Pol
Masa Kolonial
(1907-1925)
masa afiliasi dan kedaerahan Syarikat priyayai dan SDI-1907 Persatuan bumi putra Ide kemajuan Politik etis
Boedi utomo-1908 Pendidikan anak bangsa, kesadran beroraganisasi Ide kemajuan jawanisme
Indische partj-1911 Persatuan melawan kolonialisme,kemansirian Nasionalisme Hindia Politik diskriminasi
Trikoro Darmo-1915,
Jong java-1918 kedaerahan Ide keamjuan nation java
Jong sumatranen bond-1919 kedaerahan Ide keamjuan nation sumatera
Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong celebes Idem
Jong Islamiten bond-1924 Keislamaan Ide Kemajuan
Indiche Vereneging 1916-Perhimpunan Indonesia (1925) Demi kemerdekaan Pencarian Legitimasi Intersional Nsionalisme Ernest renan
Sosialisme Pasca PD I, Liberalisme Eropa
(1925-1942)
masa persatuan dan Rintisn kemerdekaan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) 1925 Demi kemerdekaan Persatuan Pemuda Indonesia Nasionalisme Indonesia Pergolakan Nasional Melawan Belanda
Konggres Pemuda I (1926) Pembangunan Solidaritas Fusi Kekuatan Pemuda
Konggres Pemuda II (1928) Persatuan Pemuda Sumpah Pemuda
Bergabung dengn Partai-partai non Koopertif (1933) Demi Kemerdekaan Nasionalisme
Pendudukan Jepang (1942-1945) (Gerakan Pemuda Stagnan) Kecuali pada organisasi militer, PETA, dll Kemerdekaan Nasionalisme PD II
Revolusi Kemerde
kaan (1945-1950) Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Pro Republik Politik NKRI Usaha Belanda mengusai kembali Indonesia
ORDE LAMA
(1945-1950) Dewan Mahasiswa (DEMA) 1950 Intra Kulikuler (non Politis) Pertumbuhan Perguruan Tinggi (PT)
Underbow parpol (GMNI,CGMI,
HMI) Propaganda parpol politis Kampus sebagai Quasi Battle ground Demokrsi Parlementer
Kesatuan Aksi Mahasiswa indonesia (KAMI) Penggantian Rezim Penumpsan PKI Demokrasi anti Komunisme G-30/S/PKI runtuhnya Orde Lama
ORDE BARU (1966-1998) Petisi 24 Oktober 1973 Pemertaan dan reorientasi Pembangunan Dependensia Kritik developmentalisme Pemilu 1971 yang curang pemerintahan korup
DEMA se-Jakarta
MALARI (1974) Anti Dominsi asing (produk Jepang) Nasionslisme Masuknya Investasi Asing
Persatun Mahasiswa Se-Jakarta 1977 - Pembaruan Struktur politik
- Kembli ke UUD 1945
- Menyuarakan kritisisme Kerakyatan (Illich Scumacher) regulize Pemilu 1977 ORBA Otoriter
REFORMASI 1998-sekarang CIPAYUNG - Pembaharuan struktur pemerintahan Rezim Otoriter Soeharto

ULASAN AKHIR
POTRET SEJARAH BANGSA
Periodesasi Tgl/Thn Peristiwa/Nama Keterangan
Masa Kolonialisme Belanda
(1596-1942)

- Akar kolonialisme di dunia berawal dari hasrat pemenuhan kebutuhan rempah-rempah yang semakin sulit akibat penutupan jalur sutra oleh pasukan Islam pada saat perang Salib. (Kapitalisme Awal).
- Perjalanan samudra pertama di awali oleh Portugis dan Spanyol
1478 Majapahit tumbang Kerajaan Maritim yang berhasil menyatukan Nusantara
1500 Kerajaan Islam Demak Berdiri Raja pertama Raden Fatah
1511 Portugis menguasai Malaka Hubungan Demak dengan Malaka terputus
1513 Penyerangan Demak ke Malaka Dipimpin Pati Unus, tapi gagal.
1521 Trenggono naik sebagai Raja Demak “Titik balik” kemunduran Nusantara. Negara Maritim berubah jadi Agraris yang hanya berorientasi ke dalam.
1527 Portugis datang di Sunda Kelapa Awalnya atas nama motif ekonomi “perdagangan”
1575 Sultan Baabulloh (Ternate) berhasil mengusir Portugis dari Maluku -
1586 Mataram berdiri di Kotagede Yk Sutawijaya (Panembahan Senopati)
1596 Belanda datang di Indonesia Dipimpin Cornelis de Houtman; dengan Jargon 3G (Gold, Glory dan Gospel)
1602 VOC (Vereenidge Oost Indische Compagnie) berdiri. Dipimpin J.P. Coen (pada masa Mataram sebelum sultan Agung); Praktek monopoli rempah-rempah.
1619 Jayakarta berganti nama Batavia Batavia menjadi markas besar VOC
1666 Perjanjian Bongaya Raja Hasanuddin dari Makasar menyerah kepada VOC
1676 Perjanjian Jepara
Amangkurat II harus menyerahkan pesisir utara tanah jawa jika VOC berhasil menaklukkan Trunojoyo
1730 Pemberontakan Sambarnyawa (Raden Mas Sa’id) dg motif kedaulatan mataram diinjak-2 dan kesepakan dg Belanda yg membelenggu (ini mempunyai pengaruh besar bagi jawa).
1755 Perjanjian Gianti Mataram dibagi 2; Surakarta dan Yogyakarta
1757 Perjanjian Salatiga Surakarta dibagi 2; Mangkunegaran dan Kasunanan
1825-1830 Perang Jawa Dipimpin Pangeran Diponegoro
1830-1870 Culture Stelsel oleh Van de Bosch Kebijakan untuk menutupi kekosongan kas Belanda pasca perang Jawa dan perang lain di Nusantara. VOC Pailit.
1901 Politik Etis Van Deventer Edukasi, migrasi, irigasi Kemenangan kaum Liberal atas Ratu Wilhelmina; tetap menjadi kamuflase politik/cara baru pengelolaan tanah jajahan.
Masa Afiliasi, kedaerahan dan kebangkitan 1907-1925
Faktor internal :
- Rasa senasib sbg bangsa terjajah.
- Transportasi dan komunikasi yang semakin maju
- Konsolidasi bangsa
- Inspirasi Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
- Massifnya konsolidasi wacana tentang nasionalisme dan wacana kebangsaan melalui pers.

Faktor Eksternal :
- Revolusi kaum muda Turki/ Gerakan Turki Muda di bawah Kemal Attaturk,1908
- Berakhirnya PD I; 1918, menandai dimulainya revolusi Asia
- Perlawanan kaum nasionalis India 1919, terhadap Inggris dengan tokohnya Mahatma Gandhi. (Ahisme, hartal, satyagraha dan swadeshi.)
- Revolusi Tionghoa/ nasionalis China di bawah pimpinan dr. Sun Yat Sen menumbangkan dinasti Manchu. 1911
- Politik Diskriminasi
- Kemenangan Jepang atas Rusia pada PD I
- Revolusi Bolsevik di Rusia 1917; menumbangkan feodalisme Tsar.
- Gerakan nasionalis Filipina di bawah Jose Rizal.
- Pasca PD I, kekuasaan modal bergeser dari Eropa ke Amerika Serikat sehingga kekuatan Eropa melemah.
- Gerakan pembaruan Islam yang dibawa Jamaluddin Al Afghani, Muh.Abduh,Rasid Ridha. 1907 Syarikat Pyiyayi oleh RM. Tirto Adhi Soerjo Organisasi Pribumi I di Indonesia
20-5-1908 Boedi Oetomo oleh Dr. Soetomo dan pelajar STOVIA (Sekolah dokter pribumi), masih bersifat Jawasentris. Pada kongres I Okt. 1908, terjadi perdebatan tentang aras gerak BO & dimenangkan oleh golongan tua yang tidak menghendaki BO terjun dlm dunia politik. Sejak itu BO menjadi lamban & ditinggalkan oleh golongan muda yang radikal, seperti dr. Soetomo & Ciptomangunkusumo
22-12-1908 Indische Vereeniging
1922; berganti nama Indonesische Vereeniging
1925; Berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia Organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta.
1923; Iwa Kusumasumantri
1924; Nazir datuk pamuncak
1925; Sukiman Wiryosanjoyo, mencetuskan manifesto politik.
1909 SDI (Sarekat Dagang Islam)
1909; dirintis oleh RM. Tirto Adhi Soerjo
1911; Diresmikan oleh H. Samanhudi di Solo Organisasi pedagang batik untuk melawan monopoli penjualan bahan baku oleh pedagang Cina. Awalnya bersifat kooperasi tapi selanjutnya berubah menjadi partai massa yang non kooperatif shg Belanda jadi waspada. Tahun 1930; SI pecah jadi 2; SI merah pimpinan Semaun& Darsono, SI putih pimpinan H. Agus Salim dan HOS Cokroaminoto dan akhirnya berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
Nov. 1912 SDI berubah menjadi Sarekat Islam; diketuai H.O.S Cokroaminoto, H. Samanhudi sebagai ketua kehormatan
18-11-1912 Muhammadiyah di Yogya oleh KHA. Dahlan Bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan & agama.
Des. 1912 Indische Partij (IP) oleh Tiga serangkai; Douwes Dekker (Danudirja setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) Organisasi politik I. Bersikap sangat radikal. Semboyannya Indie los Van Holland (Hindia bebas dari Holand), Indie Voor Inders (Hindia untuk orang Hindia). Pada maret 1923 IP dibubarkan oleh pemerintah Belanda.
Agust 1913 Komite Bumi Putra oleh Tiga Serangkai Menulis artikel als ik eens Nederlander was (seandainya aku orang belanda). Akibat tulisan ini ketiganya dibuang ke Belanda
1914 Berdiri Indische Sosial Democratische Vereeniging (ISDV) oleh Sneevliet, Bransteder dan Semaun 23-05-1920; berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia. 1924; berubah menjadi PKI. 12-11-1926; memberontak kepada Belanda
7-3-1915 1918, Trikoro Dharmo di Jakarta; menjadi Jong Java Setelah sumpah pemuda Jong Java melebur dalam Indonesia Muda
3-7-1922 Taman Siswa di Yogya Didirikan oleh K H Dewantara
1923 Persatuan Islam (Persis) di Bandung
1924 Indonesische Studie Club oleh dr. Soetomo Organisasi ini terbentuk setelah dr Soetomo keluar dari BO karena dikuasai oleh golongan tua yg tdk sejalan dg keinginan kaum muda.
Masa Persatuan dan Rintisan Kemerdekaan
(1925-1926)

- 1930-an; resesi ekonomi di negara kapitalis sehingga terjadi konflik untuk memperebutkan negara jajahan sehingga terbentuk kubu Axis (Jerman dan Jepang) dan Allies (Sekutu)
- PD II; 1939; akibat nyata dari Malaise (resesi ekonomi) 1925 Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) Mengentalnya nasionalisme dan peratuan pemuda Indonesia
22-2-1925 Perhimpunan Politik Katolik Jawi di Yogya Tokoh utamanya adalah I.J. Kasimo
31-1-1926 NU berdiri di Surabaya Dipelopori oleh KH Hasyim Asy’ary & KH Wahab Hasbulloh
1926 Pemberontakan PKI (Partai Komunis Hindia Belanda) Diilhami oleh Revolusi Bolshevik di Rusia, sejak itu tokoh Indonesia byk melakukan kontak dgn Uni Soviet
1926 Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) Tokoh; M.Yamin, Amir Sarifudin, AK.Gani,Abdulloh Sigit, Suwiryo dll
30 April-2 Mei 1926 Kongges Pemuda I di Jakarta Fusi kekuatan Pemuda, semangat kedaerahan masih sangat kental
04-7-1927 Berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh ir. Soekarno. Bersikap sangat radikal dan melakukan agitasi politik. 1929; tokoh2nya ditangkap& dipenjara. April 1931;PNI membubarkan diri (Mr.Sartono). Anggotanya pecah; yang setuju membentuk Partindo.Yang tidak setuju membentuk PNI Baru yang lebih radikal, oleh Hatta & Syahrir
27s/d28 -10- 1928 Konggres Pemuda II di Jakarta Sumpah Pemuda “28-10-1928”, M. Yamin “bilang” sbg masa Penegak
31-12-1930 Indonesia Muda di Solo Meneruskan Kongres Pemuda
Des. 1935 Berdiri Partai Indonesia Raya (Parindra); Fusi dari BO & Partai Bangsa Indonesia (PBI) Ketuanya Dr. Sutomo. Banyak bergerak dalam bidang ekonomi dan sosial budaya
1939 GAPI (Gabungan Politik Indonesia), federasi partai-partai, inisiatif Parindra Gabungan antara PSII, Parindra, Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan,Gerakan Rakyat Indonesia
Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Gerakan 3A (29-08-1942);
Nipon Cahaya Asia
Nipon Pelindung Asia
Nipon Pemimpin Asia
Jepang membentuk :
a. Keibodan; organisasi militer pembantu polisi.
b. Seinendan; barisan pemuda
c. Heiho; tentara Bumiputera dalam Balatentara Dai Nippon.
d. Gunseikanbu; lembaga bahasa yang menerjemahkan bahasa Belanda kebahasa Indonesia

8-3-1942 Perjanjian Kalijati di Kalijati Subang Jawa Barat; Belanda menyerah tanpa syarat kpd Jepang Menandai kekuasaan Jepang di Asia Timur Raya(Cina,IndoCina,Thailand, Burma, Indonesia, Filipina & pulau2 di Pasifik) di bawah Tenno Heika
20-3-1942 Dikelurkan peraturan yang melarang semua rapat dan kegiatan politik Tapi pada 15-7-1942 dibolehkan berdiri perkumpulan yang bersifat hiburan.
- Jepang mengambil simpati pemimpin Indonesia dengan membebaskan mereka dari tahanan Belanda. Ironisnya, Jepang kemudian menerapkan Romusa untuk membangun sarana dan prasarana perang.
- Untuk mengurangi korban, Sri Sultan Hamengkubuwono melarang rakyatnya untuk ikut Romusa dan mengalihkan perhatian Jepang dengan membangun Selokan Mataram yang menggabungkan S. Progo dan S. Opak sepanjang 35 M, untuk mengairi sawah di Sleman.
6-4-1943 Dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) oleh 4 serangkai; Soekarno,Hatta, KH. Mas mansur, Ki H Dewantara. Dalam perkembangannya putera lebih berpihak pada Indonesia sehingga dibentukJawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
Oktober 1943 Berdiri PETA (Pembela Tanah Air) PETA memberontak pada 14-2-1945 di Blitar di bawah Supriyadi
Maret 1945 BPUPKI di bentuk Diketuai dr. Radjiman, Suroso &1 org Jepang, beranggotakan 59 org
8 & 9-08-1945 AS menjatuhkan bom di Hirosima dan Nagasaki Peristiwa ini menjadi simbol runtuhnya kekuatan Jepang.
8s/d14 -8-1945 Soekarno-Hatta-Radjiman diundang ke Dalat Indo-Cina oleh Jend. Terauci Terauci menjanjikan Indonesia diberi kemerdekaan pada 24-08-1945
13s/d14 -8-1945 Proklamasi Postdam AS menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat
16-8-1945 Peristiwa Rengas
Dengklok Soekarno-Hatta diculik oleh kaum muda, proklamirkan kemerdekaan
MASA ORDE LAMA
1945-1966

Juli 1944 terjadi pertemuan Bretton Woods untuk merumuskan strategi baru mengahadapi negara-negara yang merdeka. Hasilnya :
- 1946; dibentuk World Bank dan IBRD; memberi pinjaman untuk pembangunan bangsa yang baru merdeka dengan persyaratan model pembangunan tertentu
- 1947; dibentuk IMF; memberi pinjaman untuk negara yang kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan memasukkan disiplin financial tertentu.
- 1947; GATT beroperasi; memajukan dan mengatur perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan kapitalis. 17-8-1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jum’at Legi, di rumah Laksamana Maeda, Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta
1945-1959 Demokrasi Liberal Pada masa ini terjadi berulang kali pergantian perdana menteri&kabinet sehingga terjadi labilitas politik
18-8-1945 KNIP dibentuk menggantikan PPKI
23-3-1945 Bandung lautan Api TKR (Tentara Keamanan Rakyat) melawan sekutu yang diboncengi oleh Belanda (NICA). Sekutu membakar kota Bandung
15-8-1945 Akhir PD 2 Jepang menyerah pada sekutu
17-8-1945 Proklamasi Kemerdekaan
……….1945 Peristiwa Bojong Kokosan di Sukabumi TRI (Tentara Republik Indonesia) melawan Sekutu
19-9-1945 Peristiwa Hotel Yamato di Surabaya Pemuda Indonesia menurunkan bendera Belanda diganti merah putih
14 s/d 20-10-1945 Pertempuran Lima Hari di Semarang TKR melawan Jepang
21-10-1945 NU mengeluarkan Resolusi Jihad Dikeluarkan krn kedatangan tentara AS,Inggris&NICA dipimpin oleh Jend.Mallaby tdk direspon tentara.
10-10-1945 Pertempuran 10 November di Surabaya TKR di bawah Bung tomo melawan Sekutu dan NICA. Jenderal Mallaby (Sekutu) tewas.
10-12-1945 Pertempuran Medan Area di Medan TKR di bawah Achmad Tahir melawan sekutu
12-12-1945 Pertempuran Ambarawa di Ambarawa TKR di bawah kol. Sudirman melawan Sekutu
15-12-1945 Inggris mundur dari Semarang Hari Infanteri
- 1945 berdiri PBB dan juga disepakati Declaration of Human Right.

18-11-1946 Puputan Margarana di Denpasar TRI Di Bawah I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda
25-3-1947 Perjanjian Linggarjati
a. Belanda mengakui kedaulatan negara RI atas Sumatera, Jawa dan Madura
b. RI-Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat
21-7-1947 Agresi Militer Belanda I
17-1-1948 Perjanjian Renfille RI mengakui daerah2 yang diduduki Belanda pada Agresi Militer I menjadi daerah Belanda
18-9-1948 Pemberontakan PKI di Madiun PKI di bawah Muso memberontak & ingin mendirikan negara komunis
19-12-1948 Agresi Militer Belanda II
Nov 1949 UUD RIS diberlakukan 1950, berganti menjadi bentuk negara berganti menjadi RIS
1-3-1949 Serangan umum di Yogya TNI dipimpin Letkol. Soeharto melawan Belanda.
7-5-1949 Perjanjian Roem-Royen a. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta
b. Indonesia & Belanda akan berunding lagi di KMB
14-8-1949 Pemberontakan DI/TII di Jateng (1949-1962) DI/TII di bawah Kartosuwiryo akan membentuk negara Islam

Kondisi Orla pra 1965 :
- Keadaan ekonomi negara kian terpuruk akibat Politik berdikari yang digagas Soekarno sehingga bantuan luar negeri dihentikan.
- Laju inflasi membumbung tinggi sampai 600%
- berkali-kali dilakukan pemangkasan nilai rupiah.
- Tersedotnya APBN untuk Politik konfrontasi Orla dengan Malaysia. ……….1949 Pemberontakan Ibnu Hajar di Kal-Sel -
23-8-1949 sampai 02-10-1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) a. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat
b. Kedudukan Irian Jaya (Irian Barat) akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
23-1-1950 Peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung APRA di bawah Westerling memberontak kepada RIS. Dihancurkan 24-01-1950
5-4-1950 Peristiwa Andi Aziz di Ujungpandang Andi Aziz (bekas KNIL) memberontak RIS. Menyerah 26-04-1950
27-9-1950 Indonesia masuk PBB
1-10 1950 Peristiwa RMS di Maluku Soumokil memberontak RIS.
1955 Pemilu Pertama di Indonesia (Multi Partai) Suara terbesar diperoleh PNI, NU, Masyumi dan PKI.
18-21 April 1955 Konferensi Asia Afrika di bandung -
17-8-1957 Pemberontakan DI/TII di Sulsel Pimpinan Kahar Muzakar
- Pemberontakan DI/TII di Brebes Pimpinan Amir Fatah
- Pemberontakan DI/TII di Aceh Pimpinan Daud Beureuh
15-2-1958 Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera -
1958-1961 Pemberontakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi Selatan -
5-7-1959 Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945
1959-1966 Demokrasi terpimpin
19-12-1961 Tri Komando Rakyat Gerakan untuk merebut kembali Irian Barat
1-5-1963 Irian Barat kembali ke Indonesia
30-9-1965 G 30S PKI
25-10-1965 Terbentuknya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Operasionalisasi program KAMI :
1. Mengamankan Pancasila
2. Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam menumpas G.30.S/PKI sampai ke akar-akarnya.
28-1-1966 Lahir Tritura pada saat demonstrasi front pemuda dan disambut dengan demonstrasi KAMI tanggal 10-02-1966 di Jakarta Isu Tri tura (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat) :
Bubarkan PKI beserta antek-anteknya
Bubarkan kabinet 100 menteri
Turunkan harga
ORDE BARU
1966-1998

- 1989; Uni Soviet runtuh mengakhiri perang dingin.

11-3-1966 Supersemar; menguatnya AD di dalam kekuasaan Sejak muncul Supersemar terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno-Soeharto
12-3-1967 Soeharto dilantik menjadi presiden Pidato Nawaksara Soekarno ditolak MPR dan Soekarno diturunkan diganti Soeharto
1968 Dikeluarkan UU no.02 1968 tentang penanaman modal asing di Indonesia. Mengawali kekuasaan ideologi developmentalisme di Indonesia.
1-4-1969 PELITA tahap I 1974, 1979, 1984, 1989, 1994
1971 Pemilu Diadakan fusi Partai
15-1-1974 Peristiwa Malari “Malapetaka Lima Belas Januari - Pembredelan puluhan pers, penangkapan para aktivis.
- Dilatarbelakangi oleh kepentingan AS untuk membendung masuknya modal Jepang yang kian kuat di Indonesia.
6-1-1975 Operasi Seroja pasca kepergian Portugal dari Timor Timur. Didalangi oleh AS, untuk membendung masuknya komunisme di Timor Timur
1998 Penandatanganan Letter of Intent oleh Soeharto dengan Director IMF, Michael Camdesus Dimulainya pendiktean kebijakan ekonomi Indonesia oleh aktor-aktor internasioanal.
13s/d15 Mei 1998 Kerusuhan Anti Cina
18-5-1998 Soeharto Jatuh Digantikan oleh wakilnya BJ Habibie
Reformasi 1998 1999 Pemilu Multi Partai Pertama setelah orde Baru Gus Dur naik sebagai presiden RI ke IV
2001 Gusdur mundur digantikan Megawati Soekarno Putri (presiden V)
2004 Pemilu SBY menjadi presiden RI VI

MATERI PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

 Apakah Paradigma itu?Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya “The Struktur Of Scientific Revolution”, yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (The Sociologi Of Sociology;1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973). Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.1.   Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.2.  Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum.3.  Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai “pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah “How to see the Word” semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan. Apakah yang disebut Teori kritis ?Apa sebenarnya makna “Kritis”? Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah Tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt. Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt – paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina – paradigma neo positivisme/neo kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis. Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (Frankfurter Schule). Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat “eine Kritische Theorie der Gesselschaft”. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif.Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi “nabi” gerakan New Left di Amerika).Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi basic strurtur (ekonomi) sangat menentukan supras truktur (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia). Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori  kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (culture society). Seluruh program teori kritis Madzhab Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam Zeischrift  tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang “Teori Tradisional dan teori Kritik” (Traditionelle und KritischeTheorie) ini, konsep “Teori kritis” pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk mengkritisi :§   Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi;§   Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi;§   Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo;§   Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi;§   Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan. Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal :    1.    Berpikir dalam totalitas (dialektis);    2.    Berpikir empiris-historis;    3.    Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis;    4.    Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja (working reality). Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat. Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud.     1.    Kritik dalam pengertian Kantian.Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan “isi” pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan “condition of possibility” bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kitik Kant terhadap epistemologi tentang (kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam) bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi ‘pengadilan tinggi’. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.    2.    Kritik dalam pengertian Hegelian.Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu “meta-teori” untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute. Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah therational is real, the real is rational. Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir.  Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia.     3.    Kritik dalam pengertian Marxian.Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritisbagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.    4.    Kritik dalam pengertian Freudian.Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan  analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat : Pertama, bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya. Kedua, berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat. Ketiga, tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.  Paradigma Kritis; Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial:William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama paradigma :    1.    Order Paradigm (Paradigma Keteraturan)Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian melahirkan teori strukturalisme fungsional. Secara eksternal paradigma ini dituduh a historis, konservatif, pro-satus quo dan karenanya, anti-perubahan. Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : setiap ada kekuasaan senantiasa ada perlawanan.Untuk memahami pola pemikiran paradigma keteraturan dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatik Asumsi dasar Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia Rasional, memiliki kepentingan pribadi, ketidakseimbangan personal dan berpotensi memunculkan dis integrasi sosial Pandangan hobes mengenai konsep dasar Negara
Imajinasi tentang masyarakat Consensus, kohesif/fungsional struktural, ketidakseimbangan sosial, ahistoris, konservatif, pro-status quo, anti perubahan Negara Republic Plato
Imajinasi ilmu pengetahuan Sistematic, positivistic, kuantitatif dan prediktif. Fungsionalisme Auguste Comte, fungsionalisme Durkheim, fungsionalisme struktural Talcot Parson

    2.    Conflic Paradigm (Paradigma Konflik) Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa :-    Setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan-    Perubahan tidak selalu gradual; namun juga revolusioner-    Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkar setan (vicious circle)tak berujung pangkal Kritik itulah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai inhern dalam setiap komunitas, tak mungkin dikebiri, apalagi dihilangkan. Konflik menjadi instrument perubahan. Untuk memahami pola pemikiran paradigma konflik dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatik Asumsi dasar Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia Rasional,kooperatif, sempurna Konsep homo feber hegel
Imajinasi tentang masyarakat Integrasi sosial terjadi karena adanya dominasi, konflik menjadi instrument perubahan, utopia Negara Republic plato
Imajinasi ilmu pengetahuan Filsafat materialisme, histories, holistic, dan terapan Materialisme historis marx

    3.    Plural Paradigm (Paradigma plural)Dari kontras/perbedaan antara paradigma keteraturan dan paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya.  Untuk memahami pola pemikiran paradigma plural dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatik Asumsi dasar Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, memiliki kebebasan menafsirkan realitas/aktif Konsep kesadarn diri imanuel kant
Imajinasi tentang masyarakat Struktur internal yang membentuk kesadaran manusia, kontrak sosial sebagai mekanisme control. Konsep kontrak sosial J.J Rousseau
Imajinasi ilmu pengetahuan Filsafat idealisme, tindakan manusia tidak dapat diprediksi Metode verstehen Weber

 ²      Terbentuknya Paradigma Kritis Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Dari optic pertumbuhan teori sosiologi telah lahir Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan paradigma konflik.Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain.. Apabila  disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada: a.  Analisis struktural : membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegeminik, dominatif, dan eksploitatif.b. Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level nasional maupun internasional.c.   Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.d. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.e.  Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.    ²      Kritis dan TransformatifNamun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan : struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika dan mekanisme working-sistem yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif; namun belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut; strategi mentransformasikannya; disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis. Dalam perspektif Transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain:1.  Transformasi dari Elitisme ke PopulismeDalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat utopis. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang bersifat horisontal. 2.  Transformasi dari Negara ke MasyarakatModel tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara. 3.  Transformasi dari Struktur ke Kultur.Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan kerasnya benturan sosial di lapangan. 4.  Transformasi dari Individu ke MassaModel transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang sangat membutukan kehadiran mahluk yang lain. Bentuk-bentuk komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para foundhing fathers kita tentang adanya hidup bergotong royong. Rasa egoisme dan individualisme haruslah dibuang jaung-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka (Sang Nasionalis Kiri), adalah adanya aksi massa. Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya power atau kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam bidang apapun (ipoleksosbudhankam).  Paradigma Kritis Transformatif (PKT ) yang diterapkan di PMII?Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan.  Dengan sendirinya dia tidak dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya. PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan warga PMII. Contoh yang paling kongkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari beberapa intelektual islam, diantaranya Hassan Hanafi dan Arkoun.  MENGAPA PMII MEMILIH PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF ?“Berpikir Kritis & Bertindak Tansformatif” itulah Jargon PMII dalam setiap membaca tafsir sosial yang sedang terjadi dalam konteks apapun. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memiliki Paradigma Kritis Transformatif sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa terhadap realitas sosial. Alasan-alasan tersebut adalah:1.        Masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern, dimana kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola berpikir positivistik modernisme.2.        Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk/plural, beragam, baik secara etnis, tradisi, kultur maupun kepercayaan (adanya pluralitas society).3.        Pemerintahan yang menggunakan sistem yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik (sistem pemerintahan menggunakan paradigma keteraturan yang anti perubahan dan pro status quo)4.        Kuatnya belenggu dogmatisme agama, akibatnya agama menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Beberapa alasan mengenai mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Tansformatif untuk dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial. Karena pada hakekatnya dengan analisis PKT mengidealkan sebuah bentuk perubahan dari semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dll) secara bersama-sama. Hal ini juga tercermin dalam imagened community (komunitas imajiner) PMII yang mengidealkan orientasi out-put kader PMII yang diantaranya adalah : Intelektual Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbiyer, Ekonom Cerdas, Budayawan Kritis, Politisi Tangguh, dan Praktisi Pendidikan yang Transformatif. DATA-DATA BACAAN PENUNJANG1.  Andi Arief, Politik Hegemoni Gramsci, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 19992.  Ali Mudhofir, Kamus Istilah Filsafat, Liberty, Yogykrta, 19923.  Andree Feilrad, NU vis a vis Negara, LkiS, Jogjakarta, 19924.  Bendix, Reinhard, Max Weber, Berkeley University of California Press, 19975.  Franscis Arif Budiman, Menuju Masyarakat Komunikatif, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas, Kanisius, Jogjakarta, 19926.  Frans Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Jogjakarta, 19927.  F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Kanisius, Jogjakarta, 19908.  Greg Barton (Ed), Radikalisme Tradisional, LKiS, Jogjakarta, 19989.  Kazuo Simogaki, Kiri Islam ; Antara Modernisme dan Post-Modernisme (Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi), LkiS, Jogjakarta, 199310.     Moh. Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern, Inis, Jakarta 

STUDI IDEOLOGI DUNIA (SID)

Awalnya, istilah “ideologi” dimaksudkan oleh penciptanya. Destrut de Tracy (1796) dkk, sebagai “Ilmu ide” yang diharapkan mampu membawa perubahan institusional, mulai dari pembaharuan menyeluruh atas sekolah-sekolah di prancis. Tracy memberikan definisi ideologi adalah suatu sistem ide, yang mencoba melepaskan diri dari hal-hal metafisis. Para ideolog untuk kurun waktu tertentu menikmati posisi pembuat kebijakan dalam kelas II (ilmu-ilmu moral dan politik) di Institut nasional. Tetapi pertentangan dengan napoleon, menyebabkan Napoleon Banaparte (penuh mistik) berusaha untuk menghapus usaha pembaharuan dalam institut (1802-1803). Ia memecat anggota-anggotanya sebagai tukang khayal tak berguna dan membuat mereka sebagai bahan cemoohan. Ideologi juga bisa diartikan sebagai seperangkat sistem dan tata nilai dari berbagai kesepakatan-kesepakatan, yang harus ditaati dalam sebuah kelompok sosial. Ideologi adalah motivasi bagi praksis sosial yang memberikan pembenaran dan mendorong suatu tindakan. Ideologi mendorong untuk menunjukkan bahwa kelompok sosial yang diyakininya mempunyai alasan untuk ada.
Dalam sejarah pertarungan sosial dan politik dunia, ideologi juga tidak jarang banyak mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa demi sebuah perjuangan membela ideologi. Apalagi kalau ideologi sudah masuk pada ranah politik dan kekuasaan. Demi sebuah ideologi, 600.000 orang tewas karena terlibat (atau tertuduh) sebagai PKI dalam aksi “balas dendam” yang legal sehabis tragedi 30 September 1965 di Indonesia. Kemunculan tiga arus besar ideologi dunia (baca: kapitalisme, sosialisme-komunisme, dan fasisme) serta perkembangan dahsyat gerakan sosial dan ilmu pengetahuan yang diikuti oleh munculnya teori-teori baru beserta prediksi-prediksi ilmiah mau tidak mau menyeret wacana ideologi dalam perbincangan hangat di kalangan kaum intelektual. Tapi menjadi agak mustahil membincangkan ideologi dalam kerangka konseptualnya tanpa memahami lebih dahulu bagaimana sejarah yang telah menyusunnya. Dengan pelan-pelan meski sangat sederhana, mari kita membuka catatan-catan sejarah itu.

A. KAPITALISME
Karl Marx membagi perkembangan umat manusia dalam analisis prediktifnya dari mulai masyarakat Primitif/Tradisional ke Feodal ke Kapitalis ke Sosialis/Komunis. Akan tetapi dalam gerak laju sejarahnya, ternyata analisisnya Karl Marx meleset. Hingga hari ini ternyata kemenangan dari semua ideologi dunia adalah Kapitalisme Liberal (Baca: Francis Fukuyama). Awal munculnya kapitalisme, yang fenomena historisnya ditemukan oleh Karl Marx kemudian menjadi sebuah sistem dunia, dapat dilacak dari terjadinya transisi historis zaman feodalisme. tepatnya pada akhir abad XIV awal abad XV ketika orang-orang Eropa berhasil mengatasi persoalan hambatan geografis. Solusi dari hambatan geografis diatas berawal dari ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah dan berkembangnya pengetahuan kelautan. kolaborasi dari dua penemuan baru tersebut membuat watak ekspansionis bangsa Eropa menemukan momentum dan ruang geraknya. Sejak saat itulah penaklukan dunia yang fenomena historisnya berbentuk imperialisme-kolonialisme di berbagai belahan dunia oleh bangsa Eropa dimulai. Bangsa Eropa datang kebeberapa benua dunia diantaranya benua Amerika, Afrika, Asia sebagai penakluk untuk mengeruk kekayaan alamnya, memperbudak penduduk asalnya sekaligus mengumumkan pengukuhan dirinya sebagai ras yang paling unggul dari ras dan bangsa-bangsa lain. Ajarannya adalah manusia berbudaya adalah orang-orang kulit putih dari Eropa, sedangkan diluar orang-orang berkulit putih Eropa adalah manusia-manusia barbar yang biadab.
Sejak saat itu pula hierarkhis-dikotomis kebudayaan mulai ditancapkan dalam benak manusia dunia. bahwa hanya orang kulit putihlah yang paling unggul dan harus ditiru, yang dikemudian waktu klaim ini membuat motivasi tersendiri bagi mereka untuk melakukan praktek imperialisme-kolonialisme tidak hanya terbatas dalam ruang ekonomi-politik, akan tetapi lebih jauh dari itu adalah penjajahan cultur dan kebudayaan masyarakat terjajah untuk diseragamkan dengan budaya orang kulit putih. Atas dasar itulah, tidak salah kalau dikatakan bahwa munculnya kapitalisme sebagai suatu sistem dunia pararel atau beriringan dengan dimulainya praktek imperialisme-kolonialisme jagad raya. Dan dari imperialisme-kolonialisme inilah akumulasi modal mulai terkonsentrasi di berbagai belahan wilayah Eropa, terutama di Inggris.
Dudly Dillard, secara kronologis membagi sejarah muncul dan perkembangan kapitalisme, terutama kapitalisme industrial, menjadi tiga fase perkembangan, yakni kapitalisme fase awal ( 1500-1750), kapitalisme fase klasik ( 1750-1914) dan kapitalisme fase lanjut (1914-1945). Memang harus diakui bahwa tidak ada kesepakatan oleh para ahli mengenai definisi kapitalisme, akan tetapi mereka umumnya sepakat bahwa kapitalisme adalah satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada filsafat individualisme-liberalisme yang memiliki implikasi kebebasan manusia untuk mengekploitasi apapun yang dapat menguntungkan individu tersebut.
Pertama, Kapitalisme Awal atau Kapitalisme Merkantilismes (1500-1750), yaitu kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris. Kapitalisme pada masa ini masih sangat sederhana. yaitu ditandai dengan praktek permintalan benang yang masih mengunakan masinal (mechine) sederhana. Sementara kebutuhan produksi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada abad XVI industri sandang dibeberapa pedesaan di Inggris mengalami perkembangan produksi yang sangat pesat. Pemasukan keuangan negara yang pada awalnya hanya berasal dari pajak rakyat mulai bertambah dengan pendayagunaan surplus sosial (semacam tabungan sosial dari beberapa pabrik sandang).
Dari pemakaian sistem inilah, kapitalisme semakin menempati posisi yang aman dari kontestasinya dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kalau pada sistem ekonomi yang diterapkan sebelum sistem kapitalisme, dana surplus sosial selalu digunakan untuk membuat tanda-tanda kejayaan suatu masa dengan membangun piramida-piramida atau katedral-katedral sebagai lambang kemegahan dan kejayaannya, maka ketika sistem kapitalis ini dipakai, dana yang awalnya dipakai untuk hal-hal diatas dialihkan untuk membuat infrastruktur dan supra struktur baru dalam bidang ekonomi seperti membangun usaha perkapalan, pergudangan, persiapan dan penyediaanbahan-bahan mentah, dan berbagai bentuk penanaman modal lainnya. dengan demikian, surplus sosial yang pada awalnya selalu habis bahkan defisit, berubah menjadi perluasan kapasitas produksi.
Ada sekian banyak momentum penting yang membuka peluang perkembangan kapitalisme menjadi semakin tak terbendung. mulusnya perkembangan kapitalisme di atas tidak bisa dilepaskan dari beberapa momentum-momentum penting yang menjadikan perkembanagn kapitalisme berjalan mulus antara lain, Pertama, munculnya gerakan perlawanan (protestanisme) dari kaum calvinis yang dipimpin oleh Marlin Luther King terhadap hegemoni doktrin gereja katolik mengenai kehidupan didunia. Kedua, penemuan logam-logam mulia dari dunia baru (koloni) untuk kemudian dipakai sebagai alat transaksi yang distandarisasi. dan terakhir adalah kuatnya back up dari kekuasaan saat itu. dari sinilah kemudian, perkembangan kapitalisme seakan tidak mengalami hambatan yang berarti.
Kedua adalah Kapitalisme Fase Klasik (1750-1914). Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem perdagangan (merkantilisme) ke sistem industri, tepatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadikan masa ini sebagai masa transisi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri. Perubahan sistem ini dilatarbelakangi oleh perkembangan baru dalam keilmuan manajemen-organisasi dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. dengan latarbelakang diatas itulah, laju kapitalisme semakin tidak terbendung karena sistem produksi yang pada masa kapitalisme awal hanya ditopang oleh infra struktur dan supra struktur yang sederhana, maka pada fase ini sudah mulai memakai sistem modern dengan didukung oleh industri yang berbasis tekhnologi maju.
Dalam bidang pemikiran, pada saat yang sama muncul seorang ekonom Inggris, Adam Smith dengan karyanya Inquiry into the nature and causes of the wealth nations (1776). Dalam buku tersebut, Adam Smith menawarkan satu sistem ekonomi yang akan membawa kesejahteraan masyarakat eropa saat itu yakni sistem ekonomi liberal. Doktrin utama dari sistem ini adalah menyerahkan semua keputusan-keputusan ekonomi kepada pasar dengan membongkar atau bahkan menghilangkan peran negara sedikitpun. Kebijakan ini mulai dilajankan setelah revolusi Prancis dan perang napoleon sebagai masa hancur-totalnya sisa-sisa sistem feodal. Turunan dari doktrin diatas termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan, perdagangan bebas, standarisasi keuangan yang kuat (dengan emas), pembuatan anggaran belanja yang seimbang, penghapusan subsidi sosial dll. Singkatnya, sistem ini memulangkan segala persoalan kepada masing-masing individu dan interaksi yang tidak diatur akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang dicita-citakan.
Begitulah kapitalisme liberal terus berjalan sampai mengalami berbagai pertentangan internal (anomali) antar negara kapitalis itu sendiri yang kemudian mengakibatkan meletusnya perang dunia I pada tahun 1914-1918 antara kekuatan negara kapitalis baru (Jerman, Jepang dan perancis) dengan negara bos kapitalis Inggris. Akibat dari Perang Dunia I tersebut adalah perubahan besar mengenai pembagian koloni-koloni tanah jajahan yang menguntungkan negara yang menang perang.
Ketiga, Fase Kapitalisme Lanjut (1914-1945). Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya dominasi modal dari belahan dunia Eropa ke negara adi daya baru Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran dihampir negara kapitalis Eropa, terutama Inggris yang pada awalnya sebagai negara kapitalis Eropa terkaya. selain itu ada tiga momentum besar di dunia internasional saat itu, yakni terjadinya perang dunia pertama, munculnya perlawanan dari dunia terjajah (Asia-Afrika) terhadap praktik imperialisme kolonialisme yang telah berjalan cukup lama, dan suksesnya revolusi Bolsevik 1917 di Rusia yang menghancurkan sistem feodalisme kaesar Tsar saat itu. Dari ketiga momentum inilah beberapa negara kapitalis Eropa dan Amerika mengalami greet depression atau depresi ekonomi dunia besar-besaran. Dari kejadian itulah dunia mengalami resesi ekonomi, harga-harga saham wall street jatuh pada harga yang terendah dalam sejarah dan meningkatnya jumlah penganguran secara drastis. Dari peristiwa diatas, negara-negara kapitalis saat itu mulai merubah kebijakan ekonominya dari sistem liberalis yang tidak memberikan ruang jaminan sosial sedikitpun kepada masyarakat pada sistem ekonomi negara kesejahteraan (walfare state).
Sebenarnya perubahan sistem kapitalisme saat itu bukan hanya sekedar memberikan hak-hak rakyat yang selama ini terampas oleh keserakahan kaum kapitalis sebagaimana alasan diatas, akan tetapi lebih mendasar dari itu adalah kapitalisme saat itu ingin menyelamatkan dirinya sekaligus merancang sistem ekonomi kapitalis yang lebih kuat–yang fenomena historisnya kita temukan pada akhir dekade 1970-an atau yang lebih dikenal dengan istilah kapitalisme neo-liberal–dari ancaman fenomena sosial baru (kegandrungan kepada sistem sosialialis) setelah suksesnya revolusi bolisevik di Rusia. Tawaran paket menarik yang berupa sistem dan jaminan kesejahteraan sosial dari negara-negara kapitalis Eropa dan AS saat itu antara lain program redistribusi kekayaan, penyediaan fasilitas umum, subsidi pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan perawatan pribadi diluncurkan.
Pada periode inilah dimulai kembalinya peran negara yang tidak hanya sebagai penjamin kesejahteraan pasca perang, akan tetapi lebih dari itu negara dituntut untuk menjadi pemain kunci dalam perekonomian global. Dari doktrin itulah nasionalisasi besar-besaran terhadap aset-aset industri diterapkan. tawaran sistem baru ini dilounching oleh John Maynard Keynes, seorang pemikir ekonomi besar dari Inggris. tepatnya pada dekade 1930-an. Keynes meyakini persoalan resesi ekonomi dunia dapat diselesaikan kalau pemerentah melakukan intervensi terhadap perekonomian untuk menciptakan kondisi full employment sebagai suatu yang secara ialmiah tidak dimiliki oleh pasar. model kebijakan yang seperti inilah kemudian ngetrend dalam sistem ekonomi dunia yang tidak hanya diterapkan oleh negara-negara kapitalis akan tetapi juga negara-negara berkembang yang baru merdeka. karena negara dipercaya mampu memecahkan kontradiksi pasar dan sebagai aktor yang mampu mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan ekonomi. wacana dan praktek sistem walfare state hanya berjalan sampai pada dekade 1970-an akhir awal 1980-an ketika kapitalisme internasional mengalami resesi ekonomi dunia kedua kalinya.
Munculnya aliran Kapitalisme Neo-Liberal atau kanan baru (1979- Now) merupakan tawaran solusi dari sistem walfare state yang mengalami kontradiksi pasar diatas. Adalah Friedrich Van Hayek, seorang profesor di Universitas Chicago sejak 1940-an, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Milton Friedman di universitas yang sama. menawarkan solusi kembali pada sistem ekonomi neo-klasik. dari sinilah embrio dari neo liberalism. wacana neo-liberal dalam sistem ekonomi kapitalisme pada masa ini menyebar dengan cepat. keberhasilan mereka mengembangkan gagasan neo-liberalism dalam sisitem ekonomi didukung oleh kuatnya jaringan internasional yang melibatkan berbagai yayasan, institut, pusat penelitian, penerbitan, ilmuwan, penulis, dan ahli ilmu hubngan masyarakat membuat gagsan tyersebut cepat meneyebar dan menjadi begitu populer sampai menjadi kultural hegemoni yang kemudian lebih dikenal dengan istilah kanan baru. Awal pertama kali praktek kebijakan neo-liberalism dalam sistem ekonomi internasional terjadi pada tahun 1979, ketika Margareth Thatcher menjadi perdana menteri Inggris.
Di Eropa aliran di atas ,diimplementasikan untuk pertama kalinya oleh PM. Margaret Thatcher. kebijakan pertama yang diambil setelah menduduki posisi PM Inggris adalah penghapusan kewajiban negara untuk memikul tanggungjawab terhadap rakyatnya yang berupa subsidi negara terhadap rakyat. dan memangkas secara radikal subsidi-subsidi sosial. Sebagai gantinya pemerintah lebih mementingkan pelayanan terhadap swasta, melakukan pemotongan pajak, menjalankan program privatisasi swastanisasi dan liberalisasi, menghilangkan pengawasan terhadap penyiaran , telekomunikasi, transportasi, dan membabad habis seluruh serikat buruh.
Di Amerika, pada saat yang sama kaum republiken memenangkan pemilunya yang kemudian menaikkan Ronald Reagen sebagai Presiden AS menggantikan Jimmy Carter. pada saat inilah pengadopsian neo-liberalisme di Amerika sebagai sistem ekonomi mulai diterapkan. rezim ini sangat meyakini teori-trickle down effect yang mengklaim bahwa si kaya mendapatkan insentif seperti membayar pajak murah/rendah, maka mereka akan lebih giat dalam berwirawasta dan pada gilirannya mereka akan banyak menciptakan pertumbuhan peluang dan lowongan kerja. sederhanya, jika industri diserahkan ke Swasta maka akan lebih efisien dan menekan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran tunjangan sosial.
Dengan bekal teori di atas Reagen melakukan deregulasi ekonomi yang telah dirintis oleh Carter tahun 70-an. Kontrol atas harga minyak dicabut, aturan mengenai transportasi kereta api, industri minyak dan gas serta penyiaran diperlonggar. dengan mengikuti langkah Tathcher, Reagen membatasi kekuatan serikat buruh. setelah itu, gelombang neo-liberalisme segera menyebar ke hampir seluruh dunia yang meliputi: amerika latin, asia timur, India, sampai hampir seluruh negara Afrika. negara yang memulai pertama kali setelah Inggris dan Amerika adalah negara-negara dominion Inggris seperti Australia, pada Paul keating, Kanada, New Zeeland, Chili, Argentina, Brazil, jerman, Itali, Prancis, hingga Zambia dan Tanzania.
Kuatnya daya dorong kapitalisme ini membuat partai-partai yang pada awalnya memiliki platform politik yang lebih dekat ke kiri secara perlahan beralih ke kanan.disinilah dapat disebut pemerintahan toni Blair dari Inggris, Schroder dari Jerman, Lionel Jospin dari Prancis yang pada awalnya ketiganya berasal dari partai buruh. tetapi kebihjakannya menganut sistem ekonomi neo liberal yang kanan. Demikianlah perjalanan sejarah kapitalisme dari awal sampai akhir.
Kalau kita perhatikan dari awal masa perkembangannya kapitalisme memiliki identifikasi yang khas :
1. Sistem ekonomi kapitalisme mentasbihkan kebebasan individu untuk melihat alat-alat produksi dan modal, bukan oleh negara atau yang disebut dengan Hak Individu (individual ownwrship).
2. Ekonomi Pasar (market economy) pereknomian pasar berdasar pada prinsip spesialisasi kerja dan hal itu tidak diatur oleh siapapun kecuali kondisi pasar itu sendiri.
3. Persaingan (competition) sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomi pasar
4. Keuntungan (profit) prinsip keuntungan.

B. SOSIALISME-KOMUNISME
Pada awalnya, sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirnya komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam sosialisme, diantaranya dengan mewujudkan protes dan penolakan terhadap ketimpangan sosial. Dalam jaman renaissance dan Reformasi muncul protes terhadap ketimpangan dalam kemakmuran, dalam revolusi kaum puritan di abad 17 di Inggris, berbarengan dengan gerakan utama yang berasal dari kaum menengah, tampil sebuah kelompok radikal yang disebut “para penggali” atau para “pemerata sejati” (true leveres). Mereka berjuang untuk mempraktekkan prinsip pemilikan tanah secara komunal dan bukan menyangkut penggunaanya.
Unsur lain yang terdapat dalam sosialisme yaitu, protes terhadap prinsip Cash nexus bahwa uang merupakan ikatan utama antar manusia tidak terbatas pada tradisi sosial saja. Sejauh sosialisme mengandung dalam dirinya unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sosialisme sudah setua peradaban barat. Pemikiran Yunani maupun Yahudi-Kristen masing-masing menolak kekayaan sebagai landasan kehidupan yang bahagia.
Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang lebih konkrit dalam sejarah, akan ditemukan bahwa sosialisme sebagai gerakan yang efektif dan terorganisir merupakan produk dari revolusi industri (1848) di Inggris. Pada tahun 1820-an dan 1830-an di Inggris dan Prancis muncul teori sosialisme modern, teori yang memusatkan perhatian untuk membebaskan kelas pekerja industri dari belenggu kapitalisme industri, perubahan dalam organisasi sosial yang disebabkan oleh industrialisasi inii mengakibatkan munculnya kesenjangan kelas buruh dan pemodal yang dalam bahasa Marx disebut sebagai proletar dan borjuis, dan kondisi-kondisi lainnya sehubungan dengan jam kerja buruh, kesehatan kerusakan lingkungan.
Sosialisme sebagai koreksi total terhadap gejala akses negatif yang ditimbulkan oleh pertentangan kelas buruh dengan kelas borjuasi. Dalam scenario yang disusun Marx dan sahabatnya, Engels yang akhirnya menjadi kitab suci bagi penganut sosialis-komunis dunia. Das Capital (1867) banyak menginspirasikan gerakan buruh diseluruh dunia. Dikesempatan itulah kaum buruh akan merebut posisi sebagai pemegang alat produksi.

C. FASISME
Pasca perang Dunia I (1918) di Italia, sejarah kekuatan Bento Mussolini mula-mula mengenalkan fasisme dengan gerakan revolusionernya, gerakan bersenjata sebagai jalan untuk menuju tampuk kekuasaan, disusul kemudian oleh “saudaranya”, Adolf Hitler muda yang menjadi roh fasisme jerman. Di tangan keduanya lah fasisme muncul sebagai paham sekaligus gerakan. Fasisme, sebagai ideologi yang dianut sebuah negara, memuat cirri-ciri sebagai gerakan ideologi yang Totaliter, Nasionalis-Rasialis, dan mengidolasi pemimpinnya.
Setiap negara yang fasis adalah negara totaliter, yang berkuasa habis-habisan atas semua gerak hidup masayarakat di dalamnya. Sistem totaliter telah mengatur sedemikian rupa bagaimana rakyat harus sekolah, bekerja, melakukan aktifitas ekonomi, mengeluarkan pendapatbahkan dalam berkeluarga dan punya anak. Semuanya masu dalam bingkai yang telah ditentukan negara. Sebagaimana orasi yang pernah disampaikan Hitler pada rally-rally kaum Nazi, “kamu bukanlah apa-apa, negaramu adalah segalanya”.
Suasana pasca Perang dunia I, dimana Jerman dan Italia mengalami kebangkrutan harga diri dan ekonomi. Jerman setelah menerima kekalahan dalam perang, terutama dalam perjanjian Versailles, telah memaksanya membayar perbaikan-perbaikan untuk kerugian pemenag, sementara itu dalam waktu yang sama, sebagai akibat perang Italia harus menanggung hutang sekitar 95 Juta Lira diwilayah ini kemudian Munculnya Hitler dan Mussolini bagaikan air sejuk di siang yang panas, yang melakukan uasaha-usaha untuk meyakinkan rakyat bahwa kejayaan negara kota Troya di Italia ataupun ras Aria di Jerman mampu memompa kelesuan rakyat. Dalam konteks ini Nasionalisme sarat dengan Rasialisme. Implikasi paling nyata dan mengerikan terbunuhnya 6 juta orang Yahudi dari kamp penampungan dalam kampenya anti semitis yang dikobarkan Hitler.
Baik Hitler maupun Mussolini adalah diktator “di negaranya” masing-masing. Bukan saja karena mereka punya kharisma dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa dimata rakyatnya, tapi juga karena kaum fasis percaya bahwa kediktatoran harus ditempuh jika ingin membentuk negara yang kuat.

KE-ISLAM-AN

Pada umumnya “Islam” dimengerti sebagai sebuah institusi agama dengan sekian ritual keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluknya. Pengertian semacam ini, Islam sebagai sebuah institusi agama (organized religion) sebagaimana yang difahami oleh banyak orang, mengakibatkan makna Islam menjadi sangat eksklusif dan menutup ruang bagi institusi agama lain untuk memproklamirkan kebenaran agamanya dan ikut serta dalam kehidupan sosial-masyarakat. Bahkan bagi sebagian pemeluknya ada anggapan bahwa seseorang yang berada di luar institusi agama tertentu dianggap “musuh” dan “sesat”, karenanya harus diperangi dan diselamatkan.
Padahal kalau kita melacak makna Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an akan kita dapatkan makna yang lebih universal dan membuka ruang bagi bertemunya agama-agama (comment platform) serta kemungkinan dialog antar agama. Hal ini penting untuk menyatukan visi kemanusiaan dan keadilan sebagai upaya transformasi sosial.
Di dalam Al Qur’an banyak dijumpai kata Islam yang menurut Djajaningrat berasal dari kata kerja aslama “menyerahkan dengan tulus hati” atau “mengikhlaskan”. Dalam pengertian ini kata Islam harus dibedakan antara Islam sebagai sikap jiwa seseorang dan Islam sebagai nama sebuah agama. Surat Al Baqoroh : 112, Jinn: 14, Ali Imran:19 dan Al Maidah : 3 menegaskan arti tersebut.
Terkait dengan pengertian Islam sebagai sikap jiwa seseorang, pemaknaan Islam yang lebih umum, menurut kata generiknya adalah pasrah, tunduk kepada Tuhan, yaitu suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar. Dasar semacam inilah sebagaimana pandangan Al Qur’an bahwa semua agama yang benar adalah agama Islam, dalam pengertian semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan.
Kata yang dekat dengan makna Islam adalah kata hanif yaitu condong atau cenderung. Islam dalam pengertian hanif inilah yang dianut dan mempunyai tali persambungan dengan ajaran nabi Ibrahim AS. Sedangkan Ibrahim sendiri tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai seseorang yang memeluk agama formal baik Yahudi atau Nashrani. Ibrahim adalah seorang nabi yang tunduk dan patuh kepada Tuhan karenanya dia disebut ”ber-Islam”.
Dengan demikian sikap pasrah dan tunduk adalah inti dari semua ajaran Tuhan yang disampaikan oleh para Nabi. Hal ini menegaskan adanya titik temu agama-agama, meskipun nabi dan masa mereka berbeda-beda. Sebab semua yang benar itu berasal dari sumber yang sama dan semua para nabi membawa kebenaran ajaran yang sama. Perbedaan para nabi hanyalah dalam bentuk responsi khusus tugas seorang rasul pada tuntutan zamannya.
Islam dan Transformasi Sosial
Manusia sebagai hamba Allah SWT, diciptakan dengan maksud untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Penghambaan penuh atas nilai absolut Tuhan Yang Maha Esa juga atas ekosistem dan alam jagat raya, selain itu manusia diwajibkan untuk melakukan komunikasi dan bersosialisasi dengan sesamanya dalam rangka untuk saling ingat-mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah atas kemungkaran.
Tugas berat yang diberikan untuk manusia tidak semata selesai di dunia saja, akan tetapi orientasi yang lebih tinggi adalah bagaimana manusia bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Islam dalam konteks ini adalah sebagi penyelamat. Kepasrahan secara total atas ke-Maha Esa-an Tuhan pencipta alam semesta menjadi hal yang mutlak. Sebagai agama yang diturunkan untuk penyempurna atas agama-agama sebelumnya, Islam diharapkan bisa menjadi rambu dan pedoman bagi umat manusia dalam menjaga tatanan kehidupan di dunia ini sebagai bekal di akherat (al Islamu ya’lu wala yu’la ‘alaih).
Keberadaan Islam pada konteks masa Nabi Muhammad adalah sebagai seruan moral dalam memberantas kaum jahiliyah yang tidak lagi memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan besar agama Islam adalah menegakkan bagaimana agama Islam bukan hanya dimaknai sebagai ritualitas penghambaan an sich. Tauhid sebagai bentuk kepercayaan penuh atas Allah SWT baik dalam hati, lisan maupun tindakan. Tauhid selain itu sebagaimana yang dipaparkan Hasan Hanafi bahwa tauhid bagi umat manusia ini memiliki kesamaan status. Kesamaan status inilah yang seharusnya diperhatikan oleh umat manusia sehingga dalam realitas kehidupan bermasyarakat tidak ada saling tindas menindas. Suprioritas dan pengunggulan diri berarti sama dengan menolak kesamaan status sebagai hamba Allah.
Islam sebagai agama yang memiliki nilai dalam menata dan menjadi rambu dalam umat manusia seharusnya tidak dijadikan landasan dalam melakukan perubahan di dunia. Memaknai Islam lebih dari konsteks untuk menyelesaikan sosial problem selain personal problem menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam membangun kerukunan umat beragama, menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan, jadi Islam bukan semata untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan melalaikan persoalan masyarakat, selain itu umat Islam juga seharusnya lebih memperhatikan kehancuran ekosistem (ekologi) sebagai implikasi dari kekuatan kapitalisme dalam melakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Mengembalikan kembali nilai-nilai Islam dalam corak dialektika material. Disamping itu membangun kembali sensitifitas sosial dengan lebih mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan pada realitas nyata.
Dengan pemaparan diatas, melihat konteks Islam di Indonesia, maka corak dan karakter Islam Indonesia bukan Islam ala Arab, Pakistan dll. Islam sebagi agama rohmatan lil ‘alamin mengidealkan satu corak nilai Islam nusantara, sehingga antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam tidak terjadi saling sandra, namun memberi warna tersendiri.

Daftar bacaan lanjut :
 Kontroversi Aswaja, Imam Baihaqi (ed.), (LKIS Yogyakarta)
 Imam Syafi’i, Nasr Hamid Abu Zaid, (LKIS Yogyakarta)
 NU vis a vis Negara, Andree Feilard, (LKIS Yogyakarta)
 NU, Martin van Bruinessen, (LKIS Yogyakarta)
 Kitab Kuning, Martin van Bruinesen, (Mizan Bandung)
 Nusa Jawa Silang Budaya (3 jilid), Denys Lombard, ( Gramedia Jakarta)
 Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer, (Hasta Mitra Jakarta)
 History of The Arabs, Philip K. Hitti, (Serambi Jakarta)
 Sejarah Sosial Umat Islam (2 jilid), Ira M. Lapidus, (Rajawali Press Jakarta)
 The Venture of Islam, Marshall G. Hogdson, (Mizan Bandung)
 Sejarah Indonesia Modern, Ricklefs, (Serambi Jakarta)
 NU, kritissime dan Pergeseran makna Aswaja, (Tiara Wacana Yogyakarta)
 Islam dan NU di bawah tekana Problematika kontemporer (Diantama, Yogyakata)

NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

1. Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi
A. Pengertian
• Nilai-nilai dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah basis filosofis dari setiap aktifitas berpikir, berucap dan bertindak, yang mencerminkan tujuan bersama yang hendak dicapai.
• Nilai-nilai itu merupakan manifestasi pemahaman Aswaja sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-taghayyur al-ijtima’i dalam proses dialektika sejarah global dan ke-Indonesia-an.
B. Kedudukan
Nilai-nilai Dasar PMII berkedudukan sebagai :
• Sumber ideal moral
• Pusat argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berucap, dan bertindak.
C. Fungsi
Nilai-nilai Dasar PMII berfungsi sebagai kerangka ideologis yang pemaknaannya adalah :
• Dialektika antara konsep dan realita yang selalu terbuka untuk dikontekstualkan sesuai dinamika perubahan dan lokalitas.
• Pola pikir, pola sikap, pola hubungan, dan pola integrasi dalam perspektif gerakan.
2. Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII
Mukaddimah
Tauhid (keyakinan transendental) merupakan sumber nilai yang mencakup pola hubungan antara manusia dengan Allah (hablun min Allah), hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun min al-nas), dan hubungan manusia dengan alam (hablun min al-‘alam). Pergerakan meyakini dengan penuh sadar bahwa menyeimbangkan ketiga pola hubungan itu merupakan totalitas keIslaman yang landasannya adalah wahyu Tuhan dalam al-quran dan hadits Nabi. Dalam memahami dan mewujudkan keyakinan itu PMII telah memilih Ahlussunnah wal jama’ah (aswaja) sebagai manhajul fikr dan manhaj al-taghayyur al-ijtima’i.
Selain itu sebagai bagian sah dari bangsa Indonesia, PMII menyadari bahwa Pancasila adalah falsafah hidup bangsa, yang penghayatan dan pengamalannya seiring dengan implementasi dari nilai-nilai aswaja: tawassuth, tasamuh, tawazun, dan ta’adul. Karena itu, dengan menyadari watak intelektual dan kesadaran akan tanggung jawab masa depan bersama, dan dengan memohon rahmat dan ridla Allah SWT., maka disusunlah rumusan Nilai-nilai Dasar PMII sebagai berikut :

RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR PMII

a. Hablun min Allah (Hubungan manusia dengan Allah)
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia dalam sebaik-baik bentuk dan memberikan kedudukan terhormat kepadanya di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya cipta, rasa, dan karsa. Potensi inilah yang memungkinkan manusia memerankan fungsi sebagai hamba (‘abd) dan wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardl).
Sebagai hamba, manusia memiliki tugas utama mengabdi dan menyembah Tuhan (Q.S. al-Dzariat: 56), mengesakan Tuhan dan hanya bergantung kepada-Nya, tidak menyekutukan dan menyerupakannya dengan makhluk yang memiliki anak dan orang tua (Q.S. al-Ikhlash: 1-4). Sebagai hamba manusia juga harus mengikhlaskan semua ibadah dan amalnya hanya untuk Allah (Q.S. Shad: 82-83).
Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memakmurkan bumi bukan malah merusaknya (Q.S. al-Baqarah: 30). Karena, kedudukan ini merupakan amanah Tuhan yang hanya mampu dilakukan oleh manusia, sedang makhluk Tuhan yang lain tidak mampu untuk mengembannya (Q.S. al-Ahzab: 72). Dan tingkat kemampuan manusia mengemban amanah inilah yang kemudian menentukan derajatnya di mata Allah (Q.S. al-An’am: 165).
Manusia baru dikatakan berhasil dalam hubunganya dengan Allah apabila kedua fungsi ini berjalan secara seimbang. Pemaknaan seimbang di sini bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan syahadat, shalat, zakat, puasa,dan haji, tetapi nilai-nilai ibadah itu harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun peradaban umat manusia yang berkeadilan. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari jalan keselamatan bagi diri kita saja, tetapi juga bagi orang lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar kita.
b. Hablun min al-Nas (Hubungan antar sesama manusia)
Pada hakikatnya manusia itu sama dan setara di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan dan keutamaan di antara satu dengan lainnya. Begitu pula tidak dibenarkan adanya anggapan bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan, karena yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan (Q.S. al-Hujurat: 13) keimanan, dan keilmuawannya (Q.S. al-Mujadalah: 11).
Manusia hidup di dunia ini juga tidak sendirian tetapi dalam sebuah komunitas bernama masyarakat dan negara. Dalam hidup yang demikian, kesadaran keimanan memegang peranan penting untuk menentukan cara kita memandang hidup dan memberi makna padanya. Maka yang diperlukan pertama kali adalah bagaimana kita membina kerukunan dengan sesama Umat Islam (ukhuwah Islamiyyah) untuk membangun persaudaraan yang kekal hingga hari akhir nanti (Q.S. al-Hujurat: 11)
Namun kita hidup dalam sebuah negara yang plural dan beraneka ragam. Di Indonesia ini kita hidup bersama umat Kristen, Hindu, Budha, aliran kepercayaan, dan kelompok keyakinan lainnya. Belum lagi bahwa kita pun berbeda-beda suku, bahasa, adat istiadat, dan ras. Maka juga diperlukan kesadaran kebangsaan yang mempersatukan kita bersama dalam sebuah kesatuan cita-cita menuju kemanusiaan yang adil dan beradab (ukhuwah wathaniyah). Keadilan inilah yang harus kita perjuangkan (Q.S. al-Maidah: 8). Dan untuk mengatur itu semua dibutuhkan sistem pemerintahan yang representatif dan mampu melaksanakan kehendak dan kepentingan rakyat dengan jujur dan amanah. Pemimpin yang sesuai dengan nilai ini, peraturannya harus kita taati selama tidak bertentangan dengan perintah agama (Q.S. al-Nisa: 58) Dan untuk pelaksanaannya kita harus selalu menjunjung tinggi nilai musyawarah yang merupakan elemen terpenting demokrasi (Q.S. Ali Imran: 199).
Namun itu saja belum cukup. Kita hidup di dunia ini berdampingan dan selalu berhubungan dengan negara-negara tetangga. Maka kita juga harus memperhatikan adanya nilai-nilai humanisme universal (ukhuwah bAsy’ariyah), yang mengikat seluruh umat manusia dalam satu ikatan kokoh bernama keadilan. Meskipun kita berbeda keyakinan dan bangsa, tidak dibenarkan kita bertindak sewenang-wenang dan menyakiti sesama. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka selama mereka tidak mengganggu keyakinan kita (Q.S. al-Kafirun: 1-6). Persaudaraan kekal inilah sebagai perwujudan dari posisi manusia sebagai khalifah yang wajib memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bumi manusia ini.
c. Hablun min al-Alam (Hubungan manusia dengan alam)
Manusia yang diberi anugerah cipta, rasa, dan karsa, yang merupakan syarat sahnya sebagai khalifah diberi wewenang dan hak untuk memanfaatkan alam bagi kebutuhan hidupnya. Namun pemanfaatan ini tidak boleh berlebih-lebihan apalagi merusak ekosistem. Hak ini dinamakan sebagai hak isti’mar, yaitu hak untuk mengolah sumber daya alam untuk kemakmuran makhluk hidup tetapi pengelolaan itu harus didasarkan pada rasa tanggung jawab: tanggung jawab kepada kemanusiaan, karena rusaknya alam akan berakibat bencana dan malapetaka bagi kahidupan kita semua, begitu pula tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan hak dan tanggung jawab itu. (Q.S. Hud: 61)
Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, alam atau ekologi juga merupakan ayat Tuhan yang harus dipahami sebagaimana kita memahami al-quran. Dari pemahaman itulah akan terwujud keimanan yang mantap kepada Tuhan dan kemantapan diri sebagai manusia yang harus menyebarkan c kedamaian di muka bumi. Dari pemahaman inilah akan terbentuk suatu gambaran menyeluruh terhadap alam, bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan maksud-maksud tertentu yang harus kita cari dan teliti. Pencarian makna alam inilah yang melandasi setiap kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka tidak ada dikotomi dan pertentangan antara ilmu daan wahyu, antara IPTEK dan agama, karena pada hakikatnya keduanya akan mengantarkan kita kepada keyakinan akan keagungan Tuhan (Q.S. 190-191).
Tauhid
Maka dengan menyeimbangkan ketiga pola hubungan di atas kita akan mencapai totalitas penghambaan (tauhid) kepada Allah. Totalitas yang akan menjadi semangat dan ruh bagi kita dalam mewarnai hidup ini, tidak semata-mata dengan pertimbangan Ketuhanan belaka, tetapi dengan pertimbangan kemanusiaan dan kelestarian lingkungan hidup. Bahwa tauhid yang kita maksudkan bukan sekadar teisme transcendental an-sich, tetapi antrophomorfisme transendental, Nilai-nilai ketuhanan yang bersatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan.
Totalitas tauhid inilah yang akan memandu jalan kita dalam mencapai tujuan gerakan membangun kehidupan manusia yang berkeadilan.
Khatimah
Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII perlu selalu dikaji secara kritis, dipahami secara mendalam dan dihayati secara teguh serta diwujudkan secara bijaksana. Dengan NDP ini hendak diwujudkan pribadi muslim yang bertakwa-berilmu-beramal, yaitu pribadi yang sadar akan kedudukan dan perannya sebagai intelektual muslim berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah di negara Indonesia yang maju, manusiawi, adil, penuh rahmat dan berketuhanan serta merdeka sepenuhnya.
Rabbana ‘alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-mashir.

ASWAJA, NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN DAN KEISLAMAN

AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH -“ASWAJA”-

A. Historisitas Aswaja
1. Aswaja dalam Geo-sospol (Genealogi Sosial Politik) Global
Perjalanan Aswaja dalam kurun waktu sejarah peradaban masyarakat Muslim tidak selamanya mulus. Meskipun dirinya hadir sebagai pemahaman ke-Islam-an yang dianggap paling sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi serta para sahabat.
Secara singkat, kita akan melihatnya dalam tabel berikut;
No Masa Periode Momen Sejarah
01 SADRUL ISLAM Rasulullah Awal munculnya Islam. Diturunkannya al-Qur’an. Nabi Peletak fondasi Aswaja (maana wa as habi) hadis sekaligus cerminan Aswaja untuk kali pertama.
Abu Bakar

Di dalam wilayah kekuasaannya, Abu Bakar berhasil menyatukan umat Islam, setelah menumpas gerakan Nabi palsu dan kaum murtad. Dalam hubungan ke luar, penyerangan terhadap basis-basis penting Romawi dan Persia dimulai.
Umar Bin Khattab Tata Pemerintahan di Madinah dibakukan berdasarkan asas syura – Persia berhasil ditaklukkan – Romawi diusir dari tanah arab – terjadi pengkotakan antara Arab dan non-Arab – wilayah Islam mencapai Cina dan Afrika Utara.
Utsman bin Affan
Al-quran dikodifikasi dalam mushaf Utsmani – embrio perpecahan mulai tampak – pemerintahan labil karena gejolak politik dan isu KKN – Armada maritim dibangun
Ali bin Abi Thalib
Perang Jamal – Pemberontakan Mua’wiyah – arbitrase Shiffin memecah belah umat menjadi tiga kelompok besar: Syi’ah, Khawarij, Murjiah – Abdullah bin Umar mengkonsolidir gerakan awal Aswaja yang tidak memihak kepada pihak manapun dan lebih memusatkan perhatian pada penyelamatan sunnah – Akhir dari sistem Syura.
02
Kemajuan Islam Bani Umayyah
Meneruskan Kekhalifahan sebagai lembaga politik. Abdullah bin Umar berkoalisi dengan penguasa bani umayah. Kembalinya pemerintahan klan atau dinasti – Islam mencapai Andalusia dan Asia tengah – madzhab-madzhab teologis bermunculan; terutama Qadariyah, Jabariyah, Murjiah moderat, Mu’tazilah, Asy’ariyah dan Maturidiyah – Aswaja belum terkonsep secara baku (Abu Hanifah: sebagai pendiri teologi Asy’ariyah). Embrio munculnya mazhab-mazhab.
Bani Abbasiyah
Mu’tazilah menjadi ideology Negara – Mihnah dilancarkan terhadap beberapa Imam Aswaja, termasuk Ahmad bin Hanbal – Fiqih dan Ushul Fiqih Aswaja disistematisasi oleh al-Syafi’ie, teologi oleh al-Asy’ari dan al-Maturidi, Sufi oleh al-Junaid dan Al-Ghazali – Terjadi pertarungan antara doktrin aswaja dengan kalangan filosof dan tasawuf falsafi – Kemajuan ilmu pengetahuan sebagai wujud dari dialektika pemikiran – pembakuan mazhab-mazhab oleh para pengikutnya-Perang salib dimulai – Kehancuaran Baghdad oleh Mongol menjadi awal menyebarnya umat beraliran Aswaja sampai ke wilayah Nusantara.
Umayyah Spanyol
Aswaja menjadi madzhab dominan – kemajuan ilmu pengetahuan menjadi awal kebangkitan Eropa – Aswaja berdialektika dengan filsafat dalam pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu ‘Arabi. Aswaja Runtuh spanyol ikut Eropa
03
Kemunduran Islam Turki Utsmani
Aswaja menjadi ideology negara dan sudah dianggap mapan – kesinambungan pemikiran hanya terbatas pada syarah dan hasyiyah terhadap mazhab yang dipegangi pengikutnya – ilmu keIslaman mengkrcut menjadi 3 yaitu fiqih, teologi, tasawuf- sedangkan yang lainya hanya penopang seperti, ilmu bahasa, hadits & ulum alqur’an. Romawi berhasil diruntuhkan – perang salib berakhir dengan kemenangan umat Islam – kekuatan Syi’ah (Safawi) berhasil dilumpuhkan – Mughal berdiri kokoh di India.
Kolonialisme Eropa
Masuknya paham sekularisme – pusat peradaban mulai berpindah ke Eropa – Aswaja menjadi basis perlawanan terhadap imperialisme – kekuatan-kekuatan umat Islam kembali terkonsolidir.
04
Kebangkitan
Islam Akhir Turki Utsmani
Lahirnya Turki muda yang membawa misi restrukturisasi dan reinterpretasi Aswaja – gerakan Wahabi lahir di Arabia – kekuatan Syi’ah terkonsolidir di Afrika utara – Gagasan pan-Islamisme dicetuskan oleh al-Afghani – Abduh memperkenalkan neo-Mu’tazilah – al-Ikhwan al-Muslimun muncul di Mesir sebagai perlawanan terhadap Barat – Berakhirnya sistem kekhalifahan dan digantikan oleh nasionalisme (nation-state) – Aswaja tidak lagi menjadi ideology Negara.
Pasca PD II Aswaja sebagai madzhab ke-Islam-an paling dominan – diikuti usaha-usaha kontekstualisasi aswaja di negara-negara Muslim – lahirnya negara Muslim Pakistan yang berhaluan aswaja – kekuatan Syi’ah menguasai Iran – lahirnya OKI namun hanya bersifat simbolik belaka.

Catatan ringan :
Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan muslim paling awal, bahwa terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 H, yang kemudian diikuti dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas kaum muslimin, ternyata menimbulkan protes keras dari Mu’awiyah Ibn Abu Sufyan, salah seorang gubernur Damaskus yang terhitung masih kerabat Utsman. Protes kedua dilancarkan oleh “trio”, Aisyah, Thalhah dan Zubair. Mereka menuduh Ali adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tumpahnya darah Ustman. Gerakan oposisi dua kelompok di atas pada gilirannya pecah menjadi perang terbuka. Yang pertama pecah dalam perang siffin, sedangkan yang kedua meledak dalam perang jamal.
Dalam perang siffin, pasukan Mu’awiyah dalam kondisi terjepit. Dan, guna menghindarkan diri dari kekalahan, mereka lantas mengajukan usulan agar pertempuran dihentikan dan diselesaikan melalui jalur arbitrase (perundingan). Strategi ini ternyata sangat menguntungkan posisi Mu’awiyah dan cukup efektif untuk memecah konsentrasi pasukan Ali. Terbukti pasukan Ali kemudian terbagi menjadi dua kelompok, disatu pihak setuju untuk menerima arbitrase (Syiah), sementara dipihak lainnya menolak dan menginginkan agar pertempuran dilanjutkan sampai diketahui yang menang dan yang kalah (Khawarij). Apalagi ketika diketahui bahwa dalam arbitrase pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa Al-’Asy’ari secara “politis” kalah dalam berdiplomasi melawan kubu Mu’awiyah yang diwakili oleh Amru bin ‘Ash, semakin mengeraskan tekad kelompok yang kontra perundingan untuk keluar dari barisan Ali.
Berdasarkan deskripsi historis tersebut dalam periode ini telah muncul partai; Ali (Syiah), Mu’awiyah dan Khawarij. Munculnya sekte-sekte keagamaan yang lebih bernuansa politis tersebut, akhirnya melahirkan trauma yang mendalam bagi sebagian umat Muslim. Sikap trauma tersebut kemudian menjurus pada kenetralan, khususnya bagi warga Madinah-yang dipelopori Abdullah bin Umar. Mereka mendalami al-qur’an dan memperhatikan serta mempertahankan tradisi (al-Sunnah) penduduk madinah. Sehingga dalam hal ijtihad agama kaum netralis ini bersatu dengan Syiah yang terkenal sangat hati-hati dalam menjaga Sunnah. Namun dalam hal politik kaum netralis melakukan oposisi diantara muawiyah dan syiah.
Namun kaum netralis ini ternyata dalam perjalannya bergabung dengan Umayyah, meskipun juga sering melakukan oposisi dengan rezim damaskus. Pada tahap inilah – proses penyatuan golongan al-jamah (pendukung muawiyah) dengan al-sunnah (netralis madinah) – yang kelak akan melahirkan golongan yang dinamakan Aswaja. Karena persoalan inilah sehingga syiah keluar dari kaum netralis sebagai komitmen mereka untuk tetep berpegang teguh terhadap Sunnah dan melakukan gerakan oposisi yang melakukan perlawanan terhadap rezim Damaskus dan menganggap oportunis terhadap kaum netralis.
Persoalan semakin kabur manakala mencari identitas aswaja itu melalui wilayah teologi. Dilihat dari aspek teologi paham aswaja dikonotasikan dengan Asy’ari dan Maturidi. Sedangkan teologi mu’tazilah dan yang lainnya dipandang sebagai di luar paham aswaja. Lebih jauh lagi, jika suatu identitas diukur berdasarkan sejauh mana konsistensi mereka dalam memegang sendi-sendi fiqhiyah, maka sulit sekali untuk mengatakan teologi mu’tazilah bukan teologi Aswaja. Mengapa? Tidak sulit untuk memberikan argumen bahwa kebanyakan tokoh mu’tazilah adalah pengikut setia dari salah satu mazhab fiqih, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Semisal Abu Jabar yang dalam fiqhnya mengikuti Syafi’i. Data ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa para penguasa Abbasiyah mayoritas saat itu juga mengikuti salah satu mazhab fiqh aswaja.
Asy’ari sendiri pada mulanya adalah kader mu’tazilah, karena kekecewaannya terhadap posisi mu’tazilah yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan saat itu serta dipandang telah menjadi kelompok akademisi teolog yang mengasingkan diri dari tekanan dan ketegangan waktu, juga cenderung elitis. Pikiran-pikiran Yunani yang dipergunakan sudah meyimpang jauh dari agama masyarakat awam, sehingga sulit diterima masyarakat awam.
Ketegangan pemikiran atau lebih tepatnya dialektika pemikiran jelas tidak mungkin dihindari. Namun sejarah mencatat bahwa ketegangan yang lebih menjurus pada pertentangan justu terjadi antara ahlul hadis (dipelopori Hambali dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya oleh Abdul Wahab) dan ahli teolog (mu’tazilah, Asy’ariyah dan maturidiyah). Bertolak dari argumen ini ada kemungkinan bahwa paham aswaja teutama dalam lapangan teologi terjadi polarisasi. Di satu sisi mincul; pemikran yang cenderung rasionalis, seperti mu’tazilah. Namun pada saat yang sama muncul pemikiran yang ingin menyapu bersih kecendrungan rasionalistik. Kelompok kedua sering dikonotasikan dengan teologi Asy’ari. Apapun pertentangan yang muncul, kenyataan menunjukkan bahwa kelompok moderatlah yang lolos seleksi. Akhirnya kelompok rasional terpaksa minggir sebelum kemudian redup dan muncul lagi di era Muhammad Abduh (neo-mu’tazilah).
Kemudian teologi Asy’ari ini dikembangkan oleh filusuf sekaligus sufistik al-Ghazali yang cenderung kurang rasional dan tidak terlalu monolok terhadap hadis dengan sikapnya yang sufi yang cenderung menggunakan rasa dalam menyikapi dialektika keagamaan. Dan dari tangan hujjatul muslimin inilah paham-paham tersebut menyebar ke se antero dunia sampai sekarang.
Berdasarkan historis sederhana ini dapat tarik sebuah kesimpulan, bahwa secara garis besar pasca terjadinya perang siffin umat muslim terpecah sehingga masing-masing membuat madzhab yang pada akhirnya mazhab-mazhab ini dikembangkan, diformulasikan dan dibakukan oleh para kader madzhab. Dengan pembakuan-pembakuan tersebutlah, selanjutnya konsep Islam disandarkan. Adapun formulasi itu dibagi menjadi tiga yaitu teologi, fiqih dan tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain dianggap turunannya sehingga dalam wilayah metodologi selalu mengakar dan bisa dikembalikan kepada ketiga ilmu tersebut terutama pada teologi.
2. Aswaja dalam Sejarah Nusantara (Ke-Indonesia-an)
Ada kesinambungan antara alur GeoSosPol Aswaja dengan sejarah Islam di nusantara. Memang banyak perdebatan tentang awal kedatangan Islam di Indonesia, ada yang berpendapat abad ke-8, ke-11, dan ke-13 M. Namun yang pasti tonggak kehadiran Islam di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal: pertama, Kesultanan Pasai di Aceh yang berdiri sekitar abad ke-13, dan kedua, Wali Sanga di Jawa yang mulai hadir pada akhir abad ke-15 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Namun, dalam perkembangan Islam selanjutnya yang lebih berpengaruh adalah Wali Sanga yang dakwah Islamnya tidak hanya terbatas di wilayah Jawa saja tetapi menggurita ke seluruh pelosok nusantara. Yang penting untuk dicatat pula, semua sejarahwan sepakat bahwa Wali Sanga-lah yang dengan cukup brilian mengkontekskan Aswaja dengan kebudayaan masyarakat Indonesia sehingga lahirlah Aswaja yang khas Indonesia, yang sampai saat ini menjadi basis bagi golongan tradisionalis, termasuk PMII.
Sebagaimana termaktub dalam Qonun Asasi yang telah dirumuskan oleh Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari berdasarkan seleksi beliau terhadap mazhab-mazhab yang telah diformulasikan pada zaman Abbasiyah. Yaitu; “Dalam ilmu aqidah/teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam syari’ah/fiqh mengikuti salah satu Imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam tashawuf/akhlaq mengikuti salah satu dua Imam: Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.”

No Periode Momen Sejarah
01
Islam awal Pra-Wali Sanga
Masyarakat Muslim bercorak maritim-pedagang berbasis di wilayah pesisir – mendapat hak istimewa dari kerajaan-kerajaan Hindu yang pengaruhnya semakin kecil – fleksibilitas politik – dakwah dilancarkan kepada para elit penguasa setempat.
02
Wali Sanga Konsolidasi kekuatan pedagang muslim membentuk konsorsium bersama membidani berdirinya kerajaan Demak dengan egalitarianisme Aswaja sebagai dasar Negara – mazhab fiqh mengkrucut syafi’i-sistem kasta secara bertahap dihapus – Islamisasi dengan media kebudayaan – Tercipta asimilasi dan pembauran Islam dengan budaya lokal bercorak Hindu-Budha – Usaha mengusir Portugis gagal.
03
Pasca-Walisanga – Kolonialisme Eropa
Penyatuan Jawa oleh Trenggana menyebabkan dikuasainya jalur laut Nusantara oleh Portugis, Kekuatan Islam masuk ke pedalaman, kerajaan Mataram melahirkan corak baru Islam Nusantara yang bersifat agraris-sinkretik, mulai terbentuknya struktur masyarakat feodal yang berkelindan dengan struktur kolonial mengembalikan struktur kasta dengan gaya baru, kekuatan tradisionalis terpecah belah, banyak pesantren yang menjadi miniatur kerajaan feudal, kekuatan orisinil aswaja hadir dalam bentuk perlawanan agama rakyat dan perjuangan menentang penjajahan. Arus Pembaruan Islam muncul di Minangkabau melalui kaum Padri. Politik etis melahirkan kalangan terpelajar pribumi, ide nasionalisme mengemuka. Kekuatan Islam mulai terkonsolidir dalam Sarekat Islam (SI). Muhammadiyah berdiri sebagai basis muslim modernis.
04
Kelahiran NU
Komite Hijaz sebagai embrio, kekuatan modernis dengan paham Wahabinya sebagai motivasi, SI tidak lagi punya pengaruh besar, jaringan ulama’ tradisionalis dikonsolidir dengan semangat meluruskan tuduhan tahayyul, bid’ah, dan khurafat, Qanun Asasi disusun sebagai landasan organisasi NU, aswaja (tradisi) sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme, fatwa jihad mewarnai revolusi kemerdekaan.
05 NU_pra kemerdekaan NU sebagai salah ORMAS Islam yang menerima Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan menganggap Indonesia sebagai dar sulh (Negara damai)
06
NU_pasca kemerdekaan
NU memberi gelar waliyul amri dharury kapada rezim Sukarno. NU menjadi partai politik, masuk dalam aliansi Nasakom, PMII lahir sebagai underbouw di wilayah mahasiswa, di barisan terdepan pemberantasan PKI, ikut membidani berdirinya orde baru, ditelikung GOLKAR dan TNI pada pemilu 1971, Deklarasi Munarjati menandai independennya PMII, NU bergabung dengan PPP pada pemilu 1977, tumbuhnya kesadaaran akan penyimpangan terhadap Qanun Asasi dan perlunya khittah.
07
NU pasca Khittah
NU kembali menjadi organisasi kemasyarakatan, menerima Pancasila sebagai asas tunggal, menjadi kekuatan utama civil society di Indonesia, posisi vis a vis Negara, bergabung dalam aliansi nasional memulai reformasi menjatuhkan rezim orba.
08 NU_pasca reformasi Berdirinya PKB sebagai wadah politik nahdliyyin, Gus Dur sebagai presiden, NU mengalami kegamangan orientasi, kekuatan civil society mulai goyah, PMII memulai tahap baru interdependensi. (Pasca Gusdur sampai sekarang, kekuatan tradisionalis terkotak-kotak oleh kepentingan politis)

B. Normatifitas Aswaja dalam Pemahaman PMII
1. Pergeseran makna Aswaja
Dalam konteks keindonesiaan jam’iyyah Nahdlatul Ulama’ (NU) dan Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) ibarat dua sisi mata uang. Ketika menyebut NU dalam konsep kita akan terbayang imam-imam besar sebagaimana dirumuskan oleh faunding father Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi . Yaitu : “Dalam ilmu aqidah/teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam syari’ah/fiqh mengikuti salah satu Imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam tashawuf/akhlaq mengikuti salah satu dua Imam: Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.”
Ada dua pola pemahaman kaum Muslimin terhadap Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja). Pertama, yang memahami Aswaja identik dengan Islam dengan doktrin pemurnian (purifikasi) ajaran Islam. Kedua, yang mamahami Aswaja sebagai “mazhab” saja. Baik pola pertama maupun kedua masing-masing mampunyai kelemahan. Yang pertama seringkali mengklain bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya, sehingga kesan sektarianisme sulit dihindarkan. Pada level praksisnya, pengkafiran (takfir) menjadi bagian tidak terpisahkan dalam relasinya dengan non-muslim maupun dengan umat Islam tapi yang tidak satu aliran sehingga bentuk kekerasan menjadi mudah dilakukan atas dasar teks agama.
Pola mazhab juga mempunyai kecenderungan untuk menjadi institusi, dan karenanya ia menjadi kaku (jumud), karena mazhab mengandaikan kebakuan suatu pola ajaran, dan akhirnya itu semua menjadi ajaran atau doktrin yang terbakukan. Di pola nomer dua inilah mayoritas masyarakat NU memahaminya, bahkan rumusan definitif Aswaja tersebut dalam perkembangannya hanya dipahami dalam konteks “berfikih” dan mengikuti apa saja yang telah dihasilkan para ulama terdahulu (taklid). Lebih jauh, pada dataran praksisnya Aswaja mengkrucut lagi menjadi mazhab fiqih syafi’i saja dan menempatkan fiqih sebagai “kebenaran ortodoksi” yakni menundukkan realitas dengan fikih. Menyadari realitas yang demikian itu, maka Aswaja haruslah dipahami dan direfleksikan kembali ke dalam konteks aslinya, yang sesungguhnya sangat kritis, eklektik dan analitis.
Memang tiga pola panutan Qanun Asasi ini dalam prakteknya tidaklah sederhana dan cenderung problematis. Apalagi ketika dirunut sejarah masing-masing ajaran disertai dengan varian-varian pemikiran para pengikutnya, semakin jelas terjadi kompeksitas gagasan bahkan terjadi pemilahan pada dua kutub yang saling berseberangan. Realitas sejarah pemikiran beserta varian-varian mazhab yang tersebut di atas, membawa kita untuk berkesimpulan bahwa Aswaja bukanlah sebuah doktrin yang kaku, baku dan linear. Banyak sekali persoalan di dalamnya. Sehingga dalam memahami Aswaja tidaklah cukup hanya pada produk pemikiran (mazhab) atau perkataan (qauli yang terdokumentasi dalam karya-karya) dari para mazhab-mazhab di atas, akan tetapi juga metode (manhaj) berpikir mereka dalam menyusun pemikirannya yang disesuaikan dengan konteks yang mereka hadapi. Maka qoul-qoul mazhab terutama dalam kajian fiqih yang sudah terbukukan jika dalam konteks sekarang tidak relevan -bukan berarti salah- maka harus diinterpretasi ulang dan mengembalikannya ke Al-qur’an dan sunnah. Kemudian dari teks agama ini digali hukum-hukum baru dengan menggunakan metodologi imam mazhab tersebut (mazhab minhaj). Agar sesuai dengan keadaan sosial sekarang.
Ada empat ciri yang menonjol dalam memaknai aswaja sebagai mazhab minhaj ini. Pertama, fiqih dihadirkan sebagai etika dan interpretasi sosial bukan sebagai hukum positif mazhab. Kedua, dalam hal metodologi mazhab tersebut di dalamnya sudah mulai diperkenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial budaya. Ketiga, verifikasi terhadap mana ajaran pokok (usul) dan mana cabang (furu’). Keempat, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam kajian teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru.
Dengan model bermazhab seperti ini diharapkan dapat memberikan spirit baru untuk keluar dari “tempurung sakral” masa lampau dan berani memunculkan pikiran-pikiran eksprementatif sosial yang kreatif dan orisinil. Dalam konteks ini kreasi-kreasi ulama masa lalu tetap tidak dinafikan dan diletakkan dalam kerangka kooperatif, namun karya tersebut jangan sampai menjadi belenggu pemikiran yang mematikan. Sehingga jalan masuk untuk melakukan terobosan baru dalam setting tranformasi sosial, ekonomi politik maupun budaya menjadi lebar.
Peletakan fiqih seperti ini memunculkan problem metodologis yang sangat besar karena mazhab yang dianut masyarakat NU adalah mazhab Syafi’i. Kendati dalam Qonun Asasi mengakui adanya empat mazhab, namun dalam wilayah praksisnya itu tidak secara otomatis dilakukan secara eklektik karena ada rambu-rambu talfiq metodologi yang tidak mudah ditembus. Meski demikian dikalangan para kiai sepuh yang notabennya menguasai ilmu-ilmu agama metode ini sudah diterapkan. Hal ini bisa dlihat dari adanya bahsul masa’il yang mencoba merumuskan pemikiran-pemikaran segar agar selalu menyesuaikan zaman.
Dan seiring berkembangnya zaman mazhab minhaj inipun dirasakan kurang menyentuh realitas. Lagi-lagi, realitas harus dijustifikasi dengan metodologi agama yang sebatas pada ketiga pola qanun asasi yaitu fiqih, teologi dan tasawuf, terutama dalam aspek fiqihnya. Pemahaman seperti ini tidak memadai untuk dijadikan pijakan gerak PMII. Sebab, pemahaman demikian cenderung menjadikan Aswaja sebagai sesuatu yang dalam konsep metodologi menjadi beku dan tidak bisa diotak-atik lagi. Pemaknaannya hanya dibatasi pada metodologi ulama klasik saja. karena secanggih apapun metodologi, selalu tergantung pada waktu dan tempat (konteks) yang dihadapinya. Padahal untuk menjadi dasar sebuah pergerakan, Aswaja harus senantiasa fleksibel dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan dengan konteks saat ini dan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai metodologi yang terbuka. Oleh karena itu, lagi-lagi interpretasi ulang terhadap konsep mazhab manhaj harus dilakukan.
Lebih jauh, implikasi yang dihasilkan dalam tatanan pola fikir dan pranata sosial yang dihadirkan dalam kehidupan orang-orang NU dianggap terlalu kaku sehingga kurang responsive terhadap tantangan dan tuntuan perkembangan zaman. Khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan hudud, hak asasi manusia, hukum public, jender dan pandangan dengan non-muslim. Meski manhaj madhab telah dilakukan tetapi tetap saja rumusan Qonun Asasi khususnya fiqih tidak berani mendekati kecuali ulama-ulama yang dianggap mumpuni. Tegasnya, manhaz mazhab yang bertumpu pada keilmuan fikih yang berimplikasi pada cara pandang dan tatanan paranata sosial dalam masyarakat NU belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di dataran Eropa yang notabennya non-muslim, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat dan lain sebagainya. Bahkan dari yang sesama muslim yang dianggap tidak satu mazhab seperti, mu’tazilah wahabi, syiah, khawarij, dll. maupun para pemikir Islam kiri seperti Hasan Hanafi, Muhammad Abduh, Muhammad Arkun, Fazlurrahman, dll. masyarakat NU masih sangat eksklusif.
Maka ketebukaan terhadap kemungkinan kontak dan pertemuan langsung antara tradisi pemikiran keilmuan Manhaj madhab dengan keilmuan kontemporer yang telah memanfaatkan kerangka teori dan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humanistic harus lakukan. Sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang berdimensi kemanusian yang tidak melulu berporos pada fiqih yang cendrung transdental an sich. Ketika pola ijtihad tersebut bertemu dan berdialog maka teori, metode, dan pendekatan yang digunakan pun perlu dirubah. Jadi dalam rumusan fiqih dan kaidah usul fiqh dilakukan infilterisasi yang ketat sejauh mana ia sesuai dengan konteks zaman dan tidak bertentangan dengan paradigma gerakan dan pembaharuan yang progresif.
2. Aswaja sebagai Manhajul Fikr dan Manhaj At-Taghayyur al-Ijtima’i
Dari sinilah maka kemudian PMII juga memaknai Aswaja sebagai manhaj tagayyur al ijtima;i yaitu pola perubahan yang berdimensi sosial-kemasyarakatan-kemanusiaan yang sesuai dengan nafas perjuangan rasulullah yang dilanjutkan para sahabat penerusnya sampai diera kontemporer. Yang mana metode ini tidak hanya tetumpu pada aspek fiqih dan usul fikih saja, namun memodifikasikannya dengan keilmuan yang lain baik itu datangnya dari para pemikir muslim ataupun non-muslim dengan tetap mempertahankan dimensi historisitas dari keilmuan fiqih dan juga barang tentu teologi dan tasawuf yang disusun beberapa abad tahun yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang setelah permasalahan zaman terus berevolusi.
Kemudian, rangkaian histories-empiris-fleksibilitas epistemologi dan metodologi yang sesuai situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu., mulai dari Rasulullah sampai manhaj at-taghayyur al-ijtima’I yang terbingkai dalam landasan (al-tawassuth) netral/proporsional (al-Tawazun), keadilan (al-Ta’adul) dan toleran (al-Tasamuh). itulah yang oleh PMII dimaknai Aswaja sebagai manhajul fikr yaitu metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi’in yang sangat erat kaitannya dengan situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu.
Dari manhajul fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran keIslaman baik di bidang aqidah, syari’ah, maupun akhlaq/tasawuf, dan barang tentu juga ilmu-ilmu sosial humaniora walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh. Inti yang menjadi ruh dari Aswaja baik sebagai manhajul fikr maupun manhaj taghayyur al-ijtima’i adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah : ma ana ‘alaihi wa ashabi (segala sesuatu yang datang dari rasul dan para sahabatnya.
Jadi, Benang merah yang bisa ditarik dari manhaj al-fikr para Imam dan pemikir tersebut adalah sebuah metode berfikir yang “eklektik” (mencoba mencari titik temu dari sekian perbedaan dengan pembacaan jeli, sampai melahirkan tawaran alternatif). Dan posisi pemikiran mereka dalam dialektika pemikiran dan kuasa maknanya baik kebebasan berpikir, berucap, bertindak/bersikap, berhubungan, barmasyarakat, berberbangsa dan bernegara selalu terbingkai dalam landasan; (al-tawassuth) netral/proporsional (al-Tawazun), keadilan (al-Ta’adul) amarma’ruf nahi munkar, istiqamah dan toleran (al-Tasamuh).
Argumen ini kemudian menjadi dasar pijak untuk tidak terlalu mempersoalkan apakah yang diadopsi itu barasal dari epistemologi yang berlatang belakang sebagaimana Qonun Asasi atau dari luar Qanun Asai tersebut, seperti mu’tazilah, khawarij, syiah dan lain-lainnya. Bahkan barang tentu metode ilmu-ilmu sosial humanistic yang datang dari barat. Yang dalam hal ini focus utamanya adalah sejauh mana metodologi-metodologi itu dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi manfaat kapada umat manusia secara universal.
3. Landasan (bingkai) dan prinsip dasar Aswaja Dalam Arus Sejarah
1. Tawassuth
Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim (baik ke kanan maupun ke kiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian. Khairul umur awsathuha (moderat adalah sebaik-baik perbuatan). Tawassuth merupakan landasan dan bingkai yang mengatur bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita agar tidak terjebak pada pemikiran agama an sich. Dengan cara menggali&meelaborasi dari berbagai metodologi dari berbagai disiplin ilmu baik dari Islam maupun barat. Serta mendialogkan agama, filsafat dan sains.
2. Tasamuh
Tasamuh adalah toleran, tepa selira. Sebuah landasan dan bingkai yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran akan pluralisme atau keragaman, yang saling melengkapi bukan membawa kepada perpecahan. Dalam kehidupan beragama, tasamuh direalisasikan dalam bentuk menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama lain dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, tasamuh mewujud dalam perbuatan-perbuatan demokratis yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dan setiap usaha bersama itu ditujukan untuk menciptakan stabilitas masyarakat yang dipenuhi oleh kerukunan, sikap saling menghargai, dan hormat-menghormati. Di berbagai wilayah, tasamuh juga hadir sebagai usaha menjadikan perbedaan Agama, Negara, ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagai élan dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan itu berhasil direkatkan oleh sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, keanekaragaman saling melengkapi. Unity in diversity.
3. Tawazun
Tawazun berarti keseimbangan dalam bergaul dan berhubungan, baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara Negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.
4. Ta’adul/‘Adalah
Yang dimaksud dengan ta’adul adalah keadilan, yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan landasan ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial. Yaitu landasani kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad mampu mewujudkannya dalam masyarakat Madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.
Keempat landasan tersebut dalam prosesnya harus berjalan bersamaan dan tidak boleh ada dari satupun bingkai ini tertinggal. Karena jika yang satu tidak ada maka Aswaja sebagai MAnhaj fikr akan pincang.

C. Implementasi Landasan Aswaja dalam konteks Gerakan
Aswaja sebagai manhaj fikr dan manhaj taghayyur al-ijtima’ bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yang menjadi landasan perubahan itu :
 Basis epistemologi, yaitu cara berfikir yang sesuai dengan kebenaran qur’ani dan sunnah nabi yang diimplementasikan secara konsekwen dan penuh komitmen oleh para pemikir dalam historisitas asawaja yang terbingkai dalam enam poin tersebut.
 Basis realitas, yaitu Dialektika antara konsep dan realita yang selalu terbuka untuk dikontekstualkan sesuai dinamika perubahan dan lokalitas serta keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat lapisan bawah.
Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan aswaja, termasuk di dalamnya PMII. Konsistensi di sini hadir dalam bentuk élan dinamis gerakan yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang, sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatik. Maka empat landasan yang dikandung oleh aswaja, untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideologi-ideologi dunia.
Tawassuth harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal di satu sisi dan nalar sosialisme di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMII yaitu paradigma kritis transformatif.
Walaupun dalam kerangka konseptual Aswaja menekan pandangan yang sangat moderat, itu tidak bisa diartikan secara serampangan sebagai sikap sok bijak dan mencari selamat serta cenderung oportunis. Tetap ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam Aswaja. Selengkapnya lihat tabel:
Aqidah Sosial/Politik Istinbath al-ahkam
• Uluhiuat
• Nubuwat
• al-Ma’ad
(Eskatologis) • Al-Syura
• Al-Adl
• Al- Hurriyah
• Al-Musawah
• Ilimu sosial humaniora • Al-Qur’an
• Al-Hadits
• Al-Ijma’
• Al-Qiyas
• Ilimu sosial humaniora
Jadi misalnya, dalam Aswaja tidak ditekankan bentuk negara macam apayang dibentuk: republik, Federal, Islam atau apa pun. Akan tetapi bagi Aswaja apa pun bentuk negaranya yang terpenting prinsip-prinsip di atas teraplikasikan oleh pemerintah dan segenap jajarannya. Sekaligus, juga Aswaja tidak melihat apakah pemimpin itu muslim atau bukan asal bisa memenuhi prinsip di atas.
Tasamuh harus kita maknai sebagai bersikap toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Sudah bukan waktunya lagi untuk terkotak-kotak dalam kebekuan golongan, apalagi agama. Seluruh gerakan dalam satu nafas pro-demokrasi harus bahu membahu membentuk aliansi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. PMII harus bersikap inklusif terhadap sesama pencari kebenaran dan membuang semua bentuk primordialisme dan fanatisme keagamaan.
Tawazun harus dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah. Di wilayah ekonomi PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi Negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan Negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada kebebasan bagi pasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiraan negara, karena Negara melalui pemerintahannya merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat. Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi.
Ta’adul sebagai keadilan sosial mengandaikan usaha PMII bersama seluruh komponen masyarakat, baik nasional maupun global, untuk mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh ranah kehidupan. Dan perjuangan menuju keadilan universal itu harus dilaksanakan melalui usaha sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu anugerah dan pemberian turun dari langit.
Kemudian dari keempat landasan (bingkai) dan prinsip dalam hal perubahan inilah yang menurunkan Nilai-nilai pergerakan.

Catatan Akhir :
Berdasarkan uraian diatas, kita dapat memahami bahwa Aswaja sebagia manhajul fikr dalam Historisitasnya berusaha dengan sungguh-sungguh menyusun agenda metodologis yang sesuai dengan perubahan zaman dengan mencoba menggabungkan dari berbagai metodologi-ulama pada zaman sekarang dan sebelumnya. Dengan melacak akar historisnya, karena sejarah adalah sistem yang membangun masa kini dan yang akan datang. Metodologi yang dimaksud disini adalah menjadikan al-Qur’an, hadits dan metodologi-ulama baik dari Timur maupun barat sebagai kerangka Epistemologi dan Aksiologi bagi kader PMII dalam menafsirkan dan mentransformasikan realitas. Sehingga epistemologi ini tampak abstrak karena terdapat berbagai varian metodologi yang kesemuanya masih dalam Lingkup Aswaja dan sulit ditemukan benang merahnya. Bahkan sampai sekarang, metodologi tersebut belum ditemukan. Hal ini berbeda ketika Aswaja sebagai manhaj mazhab, disini metolodogi sangat jelas yakni berdasarkan metodologi yang disusun oleh para Imam Mazhab (Qonun Asasi) semisal kaidah uul fiqh dan Qiyasnya Syafi;I, istihsanya maliki, masalaha mursalah, dll. Sedangkan paradigmanya dan orientasinya adalah fiqh. Meski dalam perjalanannya dianggap tidak relevan.
Maka menjadi tugas kita bersamalah untuk membuat satu tawaran alternatif metodologi baru bagi ruh perjuangan PMII yang mampu mengkombinasikan antara barat dan timur yang sesuai dengan konteks Masyarakat Indonesia pada khusunya dan Umat muslim pada umumnya. Yang pada gilirannya Para kader PMII khusunya di Jogjakarta tidak kebingungan dalam hal metodologi baik dalam menafsirkan teks maupun membaca realitas dengan komitmen sosial yang tinggi. Wallahu a’lam wi al-shawab.

GENEOLOGI DAN KEORGANISASIAN PMII

Cikal Bakal dan Proses Kelahiran PMII

Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dilatarbelakangi oleh kemauan keras para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk wadah organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusunnah Wal-jamaah. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi IPNU-IPPNU, karena secara historisitas PMII merupakan mata rantai dari departemen perguruan tinggi IPNU yang dibentuk pada muktamar III IPNU di Cirebon pada tanggal 27-31 Desember 1958. Wacana mendirikan wadah yang dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa Nahdliyin sudah ada ketika muktamar II IPNU di Pekalongan tetapi karena keberadaan IPNU dirasa masih sangat muda yang berdiri pada tahun 1954, wacana itu tak terlalu ditanggapi dengan serius. Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri, mereka terus berjuang untuk mewujudkannya. Puncak perjuangan untuk mendirikan organisasi mahasiswa Nahdliyin ini adalah ketika IPNU mengadakan konferensi besar di Kaliurang, Yogyakarta, pada tanggal 14-17 Maret 1960. sehingga, akhirnya dibentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang untuk mengadakan musyawarah mahasiswa NU di Surabaya pada tanggal 14-16 April 1960, satu bulan kemudian setelah keputusan di Kaliurang. Adapun ke-13 orang personal tersebut (pendiri organisasi PMII) adalah :1.        Cholid Mawardi (Jakarta)2.        Sa’id Budairy (Jakarta)3.        M. Shobic Ubaid (Jakarta)4.        M. Makmun Syukri BA (Bandung)5.        Hilman (Bandung)6.        H. Ismail Makky (Yogyakarta)7.        Munsif Nahrawi (Yogyakarta)8.        Nuril Huda Suady (Surakarta)9.        Laili Mansur (Surakarta)10.      Abd. Wahab Jailani (Semarang)11.      Hisbullah Huda (Surabaya)12.     M. Cholid Narbuko (Malang)13.      Ahmad Husain (Makasar)Dalam musyawarah di kota pahlawan ini banyak tawaran nama yang dilontarkan untuk nama organisasi ini, yakni  IMANU (ikatan mahasiswa Nahdlotul Ulama) usulan delegasi dari Jakarta, Persatuan Mahasiswa Sunni dari Yogyakarta, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Bandung dan Surabaya. Dari ketiga usulan tersebut, PMII-lah yang disetujui oleh forum sebagai nama organisasi, tepat pada tanggal, 17 April 1960 (21 Syawal 1379 H) yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran PMII.Semenjak kelahirannya, PMII secara struktural masih merupakan underbow NU. Karena kondisi sosial politik pada waktu itu, patronase gerakan mahasiswa masih menjadi bagian dari gerakan politik, sehingga kehadiran PMII nampaknya lebih dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat partai NU pada waktu itu.Mengenai makna PMII sendiri mulai dari kata “PERGERAKAN”. Makna kata tersebut bagi PMII melambangkan dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. Adalah, bahwa mahasiswa merupakan insan yang sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ke-Tuhanan dan kemanusiaan, agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas tinggi yang mempunyai identitas dan eksistensi diri sebagai Kholifah Fil Ardh. Dalam konteks individual, komunitas, maupun organisasi, kiprah PMII harus senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawab memberikan rahmat pada lingkungannya. Term “MAHASISWA” yang terkandung dalam PMII menunjuk pada golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai kebebasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak kritis terhadap kemapanan struktur yang menindas. Di samping itu, mahasiswa ala PMII adalah sebagai insan religius, insan akademik, insan sosial dan insan mandiri. Kata “ISLAM” adalah Islam sebagai agama pembebas atas ketimpangan sistem yang ada terhadap fenomena realitas sosial dengan paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang melihat ajaran agama Islam dengan konsep pendekatan yang proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan. Hal ini tercermin dalam pola pikir dan perilaku yang selektif, akomodatif dan integratif. Sedangkan makna dari kata “INDONESIA” adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah, ideologi bangsa (Pancasila) dan UUD ‘45 dengan kesadaran akan keutuhan bangsa serta mempunyai kesadaran berwawasan nusantara. Reformulasi dan Reorientasi Gerakan PMIIPada awal gerakannya, PMII merupakan gerakan underbow NU baik secara struktural maupun fungsionarisnya, karena pada waktu itu situasi politik masih panas. Organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan kekuatan partai politik untuk sepenuhnya menyokong dan mendukung kemenangan sebuah partai. Oleh karena itu, gerakan PMII masih cenderung berbau politik praksis. Hal terjadi hingga tahun 1972.Keterlibatan PMII dalam dunia politik praksis yang terlalu jauh dalam pemilu 1971 berakibat fatal dan terjadi kemunduran dalam segala aspek gerakannya. Beberapa cabang PMII di daerah pun mendapat imbas buruknya. Kondisi ini membawa pada penyadaran untuk mengkaji ulang orientasi gerakan selama ini, khususnya keterlibatan dalam dunia politik praksis. Setelah melalui perbincangan yang mendalam, maka pada musyawarah besar tanggal 14-16 juli 1972, PMII mencetuskan Deklarasi Independen di Munarjati, Lawang, Malang Jawa Timur. Deklarasi ini kemudian dikenal Deklarasi MUNARJATI. Sejak saat itu, PMII secara formal-struktural terpisah dari NU dan membuka akses sebesar-besarnya bagi PMII sebagai organisasi independen tanpa harus berpihak kepada Parpol apapun. Independensi gerakan ini terus dipertahankan dan kemudian dipertegas  dalam “Penegasan Cibogo” pada tanggal, 8 Oktober 1989. Bentuk independensi merupakan respon terhadap pembangunan dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam, yakni Aswaja.Reformulasi gerakan PMII kemudian dilakukan pada kongres X PMII pada tanggal, 27 oktober 1991, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Pada kongres tersebut, keinginan untuk mempertegas kembali hubungan PMII dengan NU melahirkan pernyataan “Deklarasi Interdependensi PMII NU”. Penegasan hubungan tersebut didasarkan pada pemikiran ;1.    Adanya ikatan historisitas yang sangat erat mempertautkan PMII dan NU. Keorganisasian PMII yang independen hendaknya tidak dipahami secara sempit sebagai upaya untuk mengurangi atau menghapus arti ikatan historisitas tersebut.2.    Adanya kesamaan paham keagamaan dan kebangsaan. Bagi PMII dan NU, keutuhan komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an merupakan perwujudan beragama dan berbangsa bagi setiap muslim Indonesia. Menata Gerakan PMIIPerubahan-perubahan dalam sistem politik nasional pada akhirnya membawa dampak pada bentuk dinamika ormas-ormas, dan organ mahasiswa termasuk PMII. Sikap kritis dibutuhkan untuk mendorong para aktivis PMII secara dinamis adalah sikap yang mampu merumuskan visi, pandangan dan cita-cita mahasiswa sebagai agent of sosial change. Pada era 1980-an PMII melakukan advokasi terhadap masyarakat serta menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan  dan corak gerakan. Ada dua momentum yang ikut mewarnai pergulatan PMII di sektor kebangsaan.1.  Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal2.  Kembalinya NU ke Khittah 1926, pada tahun 1984, ketika itu PMII mampu memposisikan perannya yang cukup strategis, karena:a.  PMII memberikan prioritas terhadap pengembangan intelektualitasb. PMII menghindari politik praksis dan bergerak di wilayah pemberdayaan civil societyc.   PMII mengembangkan sikap dan paradigma kritis terhadap negaraPada periode tahun 1985-an PMII juga melakukan reorientasi dan reposissi gerakan yang akhirnya menghasilkan rumusan Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Sepanjang tahun 1990-an PMII telah melakukan kegiatan-kegiatan diskursif terkait dengan isu-isu penting, seperti Islam transformatif, demokrasi dan pluralisme, civil society, masyarakat komunikatif, teori kritik dan post modernisme.Seiring naiknya Gus Dur menjadi presiden keempat di Indonesia, secara serta merta aktivis PMII mengalami kebingungan, apakah gerakan civil society harus berakhir ketika Gus Dur sebagai presiden, yang selama ini menjadi tokoh dan simpul perjuangan civil society naik ke tampuk kekuasaan. Dan ketika Gus Dur di jatuhkan dari kursi presiden, paradigma yang selama ini menjadi arah gerak PMII telah patah. Paradigma ini kemudian digantikan dengan Paradigma Kritis Transformatif. Bagaimana Kita sebagai Kader PMII harus Bersikap?Adalah suatu keniscayaan dan tanggung jawab besar kita, sebagai generasi penerus bangsa umumnya dan kader PMII khususnya untuk terus berpikir kritis terhadap setiap kebijakan negara yang kadang sama sekali tidak memihak pada rakyat kecil dan cenderung menindas. Begitupun secara mikro kebijakan yang ada di kampus kita, kampus putih, kampus rakyat, kampus perlawanan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, kita sebagai kader pergerakan harus mampu mengawal perubahan ke arah yang lebih baik serta responsive terhadap realitas sosial yang ada.Landasan filosofis PMII adalah Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang berisi tentang Hablun Minallah (hubungan dengan Allah), Hablun min Naas (hubungan dengan manusia), Hablun minal Alam (hubungan dengan alam). Landasan berpikir PMII adalah ASWAJA (Ahlussunnah wal Jama’ah) yang di dalamnya ada tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan/proporsional), tawassutyh (moderat), taaddul (keadilan) yang dijadikan sebagai manhajul fikr (metodologi berfikir) dan sebagi instrumen perubahan. Landasan paradigmatiknya adalah paradigma kritis transformatif yang dijadikan perangkat analisa perubahan yang mencita-citakan perubahan pada semua bidang. Ketiga landasan itulah yang dijadikan acuan yang harus dimiliki oleh setiap kader PMII.Visi dan misi besar PMII harus tetap kita kawal yang nantinya menuju pada terbebasnya massa rakyat pekerja dan terciptanya tatanan masyarakat yang adil, makmur sepenuhnya. Kutunggu kalian di garis PERLAWANAN!!!!!!!.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.